Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Partai Gerindra
JK Sebut Indonesia di Tahap 'Lampu Kuning', Gerindra: Prabowo Sudah Lama Ingatkan Kondisi Ini
Saturday 16 Jan 2016 14:17:41
 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu mengatakan bahwa, kini ratio Indonesia saat ini telah menyentuh angka rata-rata 0,43. Artinya hanya 1 persen rakyat yang menikmati 43 persen kekayaan Indonesia. Jusuf Kalla menganggap situasi di Indonesia saat ini sudah di tahap 'lampu kuning'.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik menjelaskan bahwa, kondisi tersebut sudah pernah diingatkan oleh Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto bahwa Indonesia akan mengalami situasi dimana jurang ketimpangan sosial akan semakin jauh antara si kaya dan si miskin, jika kondisi ini terus berlanjut.

"Pernyataan JK bahwa kini rasio memburuk dan kesenjangan lampu kuning, hal ini pernah diperingatkan oleh Pak Prabowo sejak lama, dan ditegaskan kembali saat kampanye Pilpres 2014," kata Moekhlas di Jakarta, Sabtu (16/1/2016).

"Pak Prabowo juga pernah mengatakan bahwa, kini rasio masalah tanah di Indonesia mencapai 0,80% yang artinya hanya 1 persen rakyat menguasai sekitar 80 persen tanah di Indonesia," jelas Moekhlas.

"Kalau kondisinya sudah seperti itu, maka sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki apa-apa lagi yang bisa dikelolanya sendiri. Jumlah masyarakat miskin akan semakin meledak. Ini bahaya!" tegasnya.

Partai Gerindra berharap agar pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus segera memperbaiki perekonomian Indonesia dan mengatasi masalah ketimpangan ekonomi.

"Solusinya adalah kita harus kembali ke Pasal 33 UUD 1945 yang menetapkan bahwa, sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia harus menikmati kekayaan alam Indonesia bukan segelintir orang saja," ujar Moekhlas.(ar/gmc//bh/sya)



 
   Berita Terkait > Partai Gerindra
 
  Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur
  Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
  Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi
  Menang Gugatan Pengadilan, Mulan Jameela dkk Siap Menatap Senayan
  Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
 
ads1

  Berita Utama
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

 

ads2

  Berita Terkini
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"

Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2