Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Jaga Ketahanan Pangan, Beri Insentif Bagi Petani
Wednesday 08 Feb 2012 00:24:57
 

Sejumlah Petani padi sawahnya saat panen (Foto: BeritaHUKUM.com)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak terkait untuk meningkatkan insentif untuk petani untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

"Dengan adanya insentif yang baik, maka petani mau menanam bahan pangan," ujar SBY saat membuka Seminar dan Pameran Pangan Nasional "Jakarta Food Security Summit: Feed Indonesia Feed The World 2012" di Balai Sidang, Jakarta, Selasa (7/2).

Presiden mencontohkan, kondisi petani di Grobokan Jawa Tengah menurut cukuplah memprihatinkan. Umumnya mereka enggan menanam kedelai karena harga jualnya rendah. Namun ketika dirinya mengunjungi daerah tersebut dan mengintruksikan agar memberi insentif dengan menaikkan harga jual menjadi Rp6.000 per kilogram walhasil petanipun mau kembali menanam kedelai.

Menurut dia, untuk mencapai ketahanan pangan, semua pihak harus berusaha maksimal. Hal itu bisa dimulai di sektor pertanian. Bahkan, katanya, budaya sadar bahan pangan juga bisa dimulai dari keluarga dengan membiasakan diri menanam tanaman pangan di pekarangan rumah.

SBY mengatakan, permintaan akan pangan dunia akan terus naik. Hal itu disebabkan jumlah manusia di bumi sudah menembus angka tujuh miliar. Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat juga menjadi faktor yang mendongkrak permintaan pangan.

Untuk itu, sisi produksi pangan harus mendapatkan perhatian yang cukup. Tak hanya itu, semua pihak juga harus meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi berbagai ancaman terhadap stok pangan, seperti banjir dan kendala impor.

Presiden juga meminta dunia usaha, terutama yang bergerak dalam industri pangan, untuk terus berinovasi dan meningkatkan kerja sama dengan instansi atau badan internasional terkait.

Program Berkelanjutan
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Suryo Bambang Sulistio mengatakan, tak ada jalan lain guna mengahadapi krisis pangan dunia, kecuali dengan melakukan program berkelanjutan memenuhi dalam kebutuhan pangan nasional.

Menurut dia, krisis pangan dewasa ini dan di masa depan tidak saja dihadapi oleh negara-negara miskin, tetapi juga negara maju baik di Asia maupun di Eropa. "Kami dunia usaha menyadari sepenuhnya bahwa upaya memenuhi pangan secara berkelanjutan tingkat nasional merupakan komitmen luar biasa. Untuk itu kami sangat siap," ujar dia,

Pasokan pangan di negara berkembang ke negara-negara maju terus merosot karena berbagai faktor. Di lain pihak negara maju sendiri memiliki kesulitan dalam menyediakan cukup bahan pangan karena masalah kekurangan lahan serta iklim yang tidak menentu.

Bambang menjelaskan, ada pun yang menjadi faktor krisis tersebut tidak hanya karena faktor iklim yang tidak bersahabat, masalah krisis energi serta pemanfaatan pangan untuk energi melainkan karena krisis politik di beberapa negara, krisis ekonomi dan moneter dunia.

“Selain itu, laju kerusakan lingkungan yang terus meningkat, pertumbuhan ekonomi yang mendorong penggunaan tambahan lahan untuk industri dan pemukiman,” jelas dia.(snc/ind)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Pemerintah Diminta Pastikan Kondisi Pangan Masyarakat Pelosok
  Wahh, Rektor IPB Sebut Indeks Pangan Indonesia Lebih Buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia
  Legislator Ingatkan Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional
  Jokowi Kaget Impor Pangan, Rizal Ramli: Please Deh, Jangan Terlalu Banyak Drama
  Legislator Desak KPPU Selidiki Dugaan Penimbunan Kedelai
 
ads1

  Berita Utama
Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

Mutasi Corona India Masuk DKI, Wagub Minta Warga Waspada!

Menkopolhukam Mafhud MD Ucapkan Selamat atas Deklarasi Kelahiran Partai Ummat

PKS-PKB Sinergi Wujudkan Islam Rahmatan Lil 'aalamin di Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Utang Luar Negeri Membengkak, DPR Nilai Pengendaliannya Akan Semakin Sulit

Perlu Pembenahan Regulasi di Pintu Masuk Indonesia

Kepala BNPB: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban COVID-19 Berderet-Deret

Pemerintah Diminta Tidak Bubarkan BATAN dan LAPAN

Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2