Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Gubernur Bengkulu
Jaksa Agung Janji Segera Eksekusi Gubernur Bengkulu
Thursday 22 Mar 2012 21:49:03
 

Agusrin M Najamuddin (Foto: Koruptorindonesia.com)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski sejumlah perkara korupsi telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkraacht), ternyata Kejaksaan enggan melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus tersebut. Tercata ada 66 perkara korupsi yang hingga kini belum dieksekusi institusi penuntut umum itu.

Satu di antaranya adalah vonis kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Gubernur nonaktif Bengkulu Agusrin M Najamuddin. Meski kasasi perkara korupsi itu telah lama diputus, ternyata hingga kini kejaksaan belum juga melaksanakan eksekusi terhadap politisi Partai Demokrat tersebut.

"Benar, (terpidana Agusrin Najamuddin) belum dieksekusi. Tapi saya sudah menyampaikan ke Jampdisus, Kejaksaan Tinggi (Bengkulu) untuk segera mengeksekusinya," kata Jaksa Agung Basrief Arief kepada wartawan di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis (22/3).

Belum dieksekusinya terpidana Agusrin, ungkap dia, karena kejaksaan belum menerima salinan lengkap putusan kasasi MA. Sedangkan petikan putusan kasasinya baru diterima pada 16 Maret lalu. Kini, dalam proses pelengkapan administrasi untuk segera dieksekusi. "Dalam proses dan petikan putusannya sudah diterima, tapi kami sedang minta salinan lengkap putusannya," kata dia.

Seperti diberitakan, pada awal Januari lalu, MA menjatuhkan vonis bersalah terhadap Gubernur nonaktif Bengkulu Agusrin M Najamuddin, karena diduga melakukan korupsi dana APBD Bengkulu. Ia pun dijatuhi hukuman selama empat tahun penjara, denda Rp 200 juta dan membayar uang pengganti korupsi sebacar Rp 20,16 miliar.

Sebelumnya, Koordinator ICW Emerson Yuntho membeberkan bahwa sebanyak 66 perkara korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap, hingga kini belum dieksekusi. Hal ini tak lepas dari dugaan institusi pengadilan dan kejaksaan terkesan sangat kompromistis dengan para koruptor.
Padahal, kedua lembaga ini merupakan ujung tombang perang melawan korupsi.

Berlarut-larutnya proses eksekusi terhadap koruptor, tidak saja menjadikan vonis bersalah yang diputuskan di tingkat kasasi menjadi kurang bermakna. Tapi juga memberikan preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi, serta memunculkan kesan negatif penegak hukum lemah atau kompromis terhadap koruptor. Hal ini juga berdampak pada putusan peninjauan kembali (PK) MA yang membebaskan para koruptor.(dbs/bie/wmr)



 
   Berita Terkait > Gubernur Bengkulu
 
  Jaksa Agung Janji Segera Eksekusi Gubernur Bengkulu
 
ads1

  Berita Utama
5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

Pengurus Partai Ummat Yogyakarta Buang Kartu Anggota ke Tong Sampah

Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang

Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

 

ads2

  Berita Terkini
 
Psikiater Mintarsih Ungkap Kalau Pulau Dijual, Masyarakat akan Tambah Miskin

5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

Psikiater Mintarsih: Masyarakat Pertanyakan Sanksi Akibat Gaduh Soal 4 Pulau

Terbukti Bersalah, Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara

Alexandre Rottie Buron 8 Tahun Terpidana Kasus Pencabulan Anak Ditangkap

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2