JAKARTA, Berita HUKUM - Gedung kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jl. HR Rasuna Said, Jakarta pada, Kamis (20/10) siang disambangi oleh Komite Anti Pungli dan Suap Indonesia (KAPSI), dengan kooordinatornya Ariefinoer Muklis bersama kelima (5) orang rekannya guna melaporkan ke KPK, terkait dugaan gratifikasi dan korupsi, sehubungan dengan kebijakan rencana revisi PP nomor 52 dan 53 tahun 2000.

Menurut pernyataan Arief, sapaan Ariefinoer Muklis, selaku koordinator mengatakan, "Ada kejanggalan dalam rencana revisi terhadap PP nomor 52 dan 53 itu. Disinyalir pengaruh dan kejanggalan dari pihak perusahaan jasa telekomunikasi seluler yang sudah cukup lama kepemilikannya dipegang oleh pemegang saham dari perusahaan asing pula, yakni O.Asia PTE. LTD," jelas Arief, Kamis (20/10).

Menteri Komunikasi dan Informasi berencana akan melakukan Revisi terhadap PP nomor 52 dan PP nomor 53 Tahun 2000 tentang penetapan Tarif Interkoneksi dan Spectrum Frekwensi sharing untuk semua operator Jasa telekomunikasi di Indonesia.

"Pihak kami peroleh adanya kebocoran perjanjian conditional sale and purchase agreement antara China Telecom sebagai buyer dan salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia sebagai seller," ungkapnya.

Memang bila dilihat dalam agreement tersebut, pada klausul 3 disebutkan pernyataan dan jaminan penjual dalam pasal 3.2 bahwa, penjual menjamin pembeli dapat melakukan spectrum frekwensi sharing dengan semua operator yang ada dan mendapatkan jaminan terhadap penurunan tarif interkoneksi.

"Hal itu diminta pihak dari China Telecom supaya dalam spectrum frekwensi sharing, tidak diperlukan investasi tambahan, guna membangun jaringan frekuensi di lokasi yang belum ada jaringan frekuensi dari penjualan," cetusnya mengkritisi kembali.

Penetapan Tarif Interkoneksi dan Spectrum Frekwensi sharing untuk semua operator Jasa telekomunikasi di Indonesia. Hingga penurunan tarif interkoneksi antar operator bermaksud agar perusahaan yang akan diambil China Telcom dapat bersaing dengan mudah.

"Untuk itulah, dari rencana revisi kedua (2) PP tersebut, KASPI menduga keras adanya kongkalikong oknum di Kemenkominfo yang secara sengaja bersama sama melakukan revisi PP itu demi kepentingan China Telecom," pungkasnya.(bh/mnd)