JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang asal muasalnya dari suap impor daging sapi dan dugaan digelontorkan Ahmad Fathanah (AF) ke kas PKS dalam rangka pemenangan Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel), hingga saat ini masih ramai menjadi pemberitaan hangat berbagai media massa dan berujung konflik polemik, maupun perang opini antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PKS.
Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengungkapkan kekesalannya terhadap kinerja KPK, hingga keluarlah kata KPK Bodrex. Dimana hal tersebut disampaikannya pada rapat Dewan Syuro PKS di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan, hari Minggu (12/5), secara jelas melecehkan lembaga negara yang masih mendapat kepercayaan luas dari masyarakat Indonesia guna membasmi para koruptor kakap.
Sementara itu, menurut pengamat hukum Harry Hoepoedio mengatakan perihal mengalirnya uang AF kedalam kas PKS memang sudah benar dan merupakan fakta hukum, yaitu sudah didukung oleh bukti yang cukup.
"Maka KPK tidak perlu ragu-ragu mengumumkannya agar tidak menjadi desas desus atau opini belaka, padahal Fahri Wasekjen PKS sudah menantang KPK untuk perang opini. Sebaiknya KPK tidak melayani tantangan itu dengan jalan mengungkapkan fakta dengan gamblang," kata Harry kepada BeritaHUKUM.com, Selasa (14/5), di Jakarta.
Selain itu KPK sebagai lembaga negara sebaiknya segera menjelaskan ke publik dengan jelas, agar masyarakat tidak dibuat bingung, dengan membiarkan opini liar, sehingga KPK bisa bekerja menuntaskan kasus-kasus lainnya. Dengan demikian tidak menimbulkan sak prasangka di masyarakat bahwa KPK pecah karena kepentingan sempit, untuk kemudian kasus-kasus lainnya terbengkalai dan masyarakat tentu menjadi pesimistis bahkan apatis terhadap penegakkan hukum dan keadilan.
"Ini untuk menghindarkan berkembangnya desas desus. Dibalik ketegangan antara PKS dengan KPK ada nuansa pencurian adegan oleh tokoh KPK yang menyatakan sikap-sikap lunak PKS terhadap proses KPK yang semula dianggap menyalahi prosedur," terang Harry.
Ditambahkannya lagi bahwa "Pencurian Adegan" ini ditengarai untuk menyelamatkan wajah PKS yg sudah cacat akibat kasus daging impor.(bhc/mdb) |
