JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski belum jelas, pemanggilan terhadap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus dugaan korupsi pembangunan stadion terpadu Hambalang dipastikan tidak sampai dua bulan lagi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (16/3).

Menurut dia, KPK ingin kasus tersebut cepat tuntas. Apalagi penuntasan kasus hukum yang merupakan bagian dari pelayanan publik. "Makin cepat selesai, makin cepat pula diminimalisir potensi korupsi itu. Publik atau rakyat diuntungkan. Jadi tidak ada manfaatnya bagi kami untuk memperlambatnya," jelas dia.

Busyro mengakui bahwa tim penyidik juga belum dapat menentukan jadwal pemeriksaan terhadap Anas. Namun, dengan adanya pekembangan penyidikan, diharapkan bias lebih cepat dari yang diperkirakan. "Saya memang belum menanyakan jadwal kepada penyidik, tetapi KPK jelas akan panggil (Anas). Mungkin tidak sampai dua bulan," ujar mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu.

Dalam kesempatan terpisah, Anas Urbaningrum menyatakan bahwa dirinya tengah menunggu pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadapnya sebagai saksi terkait proyek Hambalang. Diirnya pun siap untuk memberikan keterangan yang diperlukan. "Tunggu dulu lah, nanti biar proses hukum saja. Tunggu saja lah," ujar dia.

Kasus ini sendiri muncul dari tudingan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dia berkali-kali menyebut nama Anas Urbaningrum terlibat dalam kasus tersebut. Terdakwa perkara dugaan korupsi wisma atlet SEA Games XXVI/2011 itu, mengakui bahwa dana dari proyek tersebut dipakai untuk memenangkan Anas dalam Kongres Demokrat di Bandung.

Belum Tunjuk Pengacara
Sementara itu, politisi Partai Demokrat yang Angelina Sondakh yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, menyatakan bahwa dirinya belum menunjuk pengacara untuk mendampinginya menjalani proses penyelidikan dan persidangan. “Sampai sekarang, saya sendiri belum menentukan kuasa hokum bagi saya,” ujarnya.

Bahkan, istri median Adjie Massaid yang disapa akrab Angie itu mengakui pula bahwa dirinya pun belum memiliki tim advokasi yang ditunjuk dari partai untuk mendampinginya. Pasalnya, ia sendiri belum memutuskan apa pun yang terkait dengan kuasa hukum. "Kalau ada (pemanggilan) akan saya penuhi dan saya ikuti saja proses hukumnya," ujar dia.

Terkait lamanya KPK tidak menahannya seperti tersangka lain, Angie enggan mengomentari adanya pendapat bahwa dirinya diistimewakan KPK. "Saya sebagaimana kehidupan rumah tangga tak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain dan saya menghormati apa yang ditetapkan kepada saya," tegas mantan Wasekjen Demokrat tersebut.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI/2011. Angie dijerat dengan pasal 5 ayat (2) jo pasal 11 jo pasal 12 huruf a UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Ia pun telah dicekal bersama Wayan Koster oleh Ditjen Imigrasi atas surat permohonan yang diajukan KPK.(dbs/wmr/rob)