BEKASI (BeritaHUKUM.com) – Kader Partai Demokrat yang berada di kursi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), diharapkan tidak memperkeruh polemik yang tengah menimpa Ketua Umum Anas Urbaningrum. Jika hal ini berlanjut, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi bumerang dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai ini.

"Kami menyayangkan tindakan elit partai dan dewan pembina yang kurang etis dalam memberikan keterangan dan penjelasan kepada media, seperti menyiapkan pengganti Anas jika menjadi tersangka," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Rohim Mintareja kepada wartawan, Minggu (5/2).

Menurut Rohim, pernyataan tersebut adalah keliru dan diduga sengaja diembuskan pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana. Dirinya meminta kader bersangkutan sadar bahwa kongres pemilihan ketua umum sudah berakhir dan keputusan tidak bisa diubah begitu saja, karena harus mengacu pada AD/ART partai.

Rohim sangat khawatir dengan berbagai tudingan mantan Bendahara Umum DPP partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Jajaran DPP Demokrat jangan diam saja dan harus melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan dari tudingan yang kurang benar itu. Pasalnya, jika dibiarkan akan merugikan Demokrat dan dikhawatirkan ditinggalkan pemilihnya. “Kader internal partai jangan berlebihan memberikan komentar atas tudingan Nazaruddin itu. Sebaiknya, serahkan sepenuhnya masalah ini kepada aparat penegak hukum,” imbuhnya.

Menyikapi masalah ini, ungkap Rohim, jajaran DPD Partai Demokrat Jawa Barat berencana menggelar rapat internal. Hal ini dilakukan untuk mendapat solusi lebih baik bagi partai serta tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Demokrat. Apalagi menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) 2013 dan pemilihan presiden (Pilpres) 2014. " Untuk tingkat kota/kabupaten, kader Demokrat tidak ada masalah. Tapi kekisruhan di pusat, sangat mempengaruhi kepercayaan rakyat di daerah. Ini yang kami khawatirkan,” tandas dia.(eko)