JAKARTA, Berita HUKUM - Kami adalah organisasi akar rumput, serikat buruh, gerakan sosial, organisasi non-pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berkomitmen menempuh jalur baru untuk masa depan yang kita inginkan, masa depan di mana kesejahteraan umum bagi semua diutamakan di atas kepentingan elit kecil, dimana terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak seluruh rakyat, dimana lingkungan tidak dikorbankan hanya menguntungkan segelintir orang.
Kami menyadari bahwa jalur pengembangan saat ini, tidak akan membawa kita ke masa depan yang kita inginkan.
Model pembangunan kapitalis, khususnya dibawah kebijakan rezim neoliberal yang berdominan, mengurangi pengembangan untuk peningkatan produksi dan konsumsi barang-barang material, dan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan untuk seluruh hak dan kebebasan rakyat dan perlindungan lingkungan. Dalam kerangka ini, perusahaan-perusahaan transnasional terutama lembaga-lembaga keuangan terbesar yang berbasis di negara-negara maju telah mendominasi perekonomian global dan telah meningkatkan eksploitasi tenaga kerja, ekstraksi sumber daya dan perampokan spekulatif untuk akumulasi keuntungan.
Hal ini telah menyebabkan kelaparan yang semakin besar, ketimpangan, tidak bertanah, pengangguran, kondisi kerja yang berbahaya, utang, hilangnya pendapatan dan perlindungan sosial, kekurangan pelayanan dasar, penggusuran masyarakat, migrasi paksa, pengerukan sumber daya, degradasi lingkungan, dan krisis iklim. Keadaan tersebut telah menciptakan perang-perang yang lebih besar, penindasan, pelanggaran hak asasi manusia dan berserikat, dan berbagai kehancuran sekarang ini serta ancaman-ancaman yang sangat mendasar atas kehidupan di planet ini. Seluruh sektor dikalangan rakyat dari negara-negara Selatan (Global South) telah menanggung beban ketidakadilan tersebut, termasuk perempuan, anak-anak, pekerja dan petani penggarap.
Selain itu, sebagian besar rakyat tidak dilibatkan atau haknya diabaikan untuk berpartisipasi dalam pemantauan, pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan masa depan mereka. Elit-elit lokal dan utamanya aktor penguasa global, disisi lain sering dibiarkan dan tidak akuntabel atas tindakan mereka yang memiliki dampak negatif yang parah terhadap masyarakat dan lingkungan.
Kami percaya bahwa mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan lebih dari sekedar strategi baru untuk dapat mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dengan cepat. Tanpa menyelesaikan akar struktural tren tersebut, setiap keuntungan akan mudah dirusak. Memang jendela kesempatan untuk membalikkan tren ini sebelum bencana ekologi dan sosial datang telah tertutup dengan cepat.
Kita harus mendapatkan suatu visi baru pembangunan secara menyeluruh, berdasarkan pada filosofi "hidup dengan baik" dalam komunitas dengan orang lain dan selaras dengan alam. Hal ini membutuhkan suatu transformasi sosial yang mendalam yang mengharuskan redistribusi radikal atas kepemilikan, akses dan kontrol atas sumber daya produktif sehingga tidak ada yang membantah dasar-dasar untuk hidup bebas dan bermartabat. Hal ini melibatkan demokratisasi lembaga-lembaga negara dan sosial sehingga masyarakat dan setiap warga negara, dapat menetapkan prioritas dan tujuan demokratisasi sosial daripada pasar. Hal ini membutuhkan reorientasi produksi dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan potensi manusia dalam batas-batas lingkungan daripada memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Ini membutuhkan perhatian yang lebih dalam dan pemahaman tentang simbiosis dari rakyat dan dunia alam bukan penaikan harga dan komersialisasi alam sebagai sumber daya belaka dan kemudian tenggelam.
Sebagai bagian dari agenda transformatif ini, kami menantang pemerintah dan lembaga-lembaga internasional untuk melepaskan diri dari model pembangunan saat ini dan melakukan reformasi yang lebih berarti yang benar-benar memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Dalam pernyataan ini kami berkomitmen untuk mengkampanyekan tujuan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan sejati yang diletakkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, penentuan nasib sendiri, dan sosial, gender dan keadilan ekologis. Kami juga berkomitmen untuk suatu proses otonomi masyarakat sipil untuk merumuskan dan memperjuangkan tujuan dan tuntutan-tuntutan rakyat, didasarkan pada perjuangan akar rumput, dan menantang mereka yang berkuasa.
Kami menuntut pemerintah dan masyarakat internasional untuk menetapkan komitmen dan target-target yang kuat, sesuai dengan prinsip bersama (The principle of common) tapi tetap membedakan kapasitas perhatian dan tanggungjawab masing-masing, pada prioritas masyarakat berikut :
Hak Asasi Manusia
1. Menjalankan dan menegakkan hukum dan kebijakan yang tepat didukung oleh sumber daya yang tersedia secara maksimal untuk melindungi, mempromosikan dan merealisasikan berbagai macam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya
2. Mendukung pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh melalui kerja sama internasional, termasuk penyediaan sumber daya keuangan dan teknis
3. Menghormati hak kedaulatan bangsa untuk pembangunan mereka sendiri dan atas sumber daya alamnya.
Kemiskinan dan Ketimpangan
1. Menerapkan pajak progresif dan redistribusi, belanja publik dan kebijakan sosial (pendidikan, kesehatan, upah dan perlindungan sosial) untuk meminimalkan ketimpangan ekonomi dan sosial
2. Memberikan dukungan kepada para petani skala kecil, produsen perempuan, menjamin akses pekerja pedesaan terhadap air, tanah, lahan garapan, keanekaragaman hayati, pinjaman dan infrastruktur untuk mengakhiri kelaparan dan kemiskinan.
3. Menjamin akses pelayanan energi bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Kedaulatan Pangan
1. Menjalankan kedaulatan pangan sebagai kerangka kebijakan yang memadai, pangan yang aman, makanan bergizi untuk semua, termasuk kebijakan dan investasi untuk mendukung para petani skala kecil, produsen perempuan, pekerja dan jaminan akses untuk (dan perlindungan) air, tanah, lahan garapan, keanekaragaman hayati, dan sumber daya lainnya dimana ketahanan pangan tergantung.
2. Menjalankan reformasi agraria untuk melindungi pekerja, petani penggarap dan akses demokrasi masyarakat pedesaan atas tanah, sumber daya air dan benih, serta keuangan dan infrastruktur secara bersamaan dengan tidak terbatas pada rekomendasi dari Konferensi Internasional 2006 tentang Pembaruan Agraria dan Pembangunan Desa.
Pemenuhan Lapangan Kerja dan Pekejaan Yang Layak
1. Menjamin terpenuhinya dan produktifitas pekerjaan.
2. Menjamin penegakan standar ketenagakerjaan internasional bagi seluruh pekerja, termasuk perempuan, migran dan pekerja di sektor ekonomi informal, dengan mengacu pada indikator Pekerjaan yang Layak sebagaimana diuraikan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO).
3. Mempromosikan pekerjaan ramah lingkungan dan kesetaraan gender di tempat kerja.
Perlindungan Sosial Secara Universal
1. Memenuhi akses jaminan mendasar atas perlindungan sosial secara universal dengan tindakan afirmatif dalam mendukung kelompok yang kurang beruntung secara bersamaan dengan tidak terbatas pada rekomendasi yang ditetapkan dalam "Laporan Bachelet" dan Rekomendasi ILO 202.
2. Memenuhi jaminan penghasilan bagi para pengangguran dan orang-orang yang mata pencahariannya bergantung pada pekerjaan tak menentu (serabutan), orang sakit, orang cacat, wanita hamil, anak-anak dan orang tua serta pada akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan dan sanitasi.
Keadilan Gender
1. Mengimplementasikan secara penuh komitmen internasional tentang kesetaraan gender, seperti yang tercantum dalam-tetapi tidak terbatas pada, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan1995, Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi dan Resolusi Dewan Keamanan 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.
2. Menjamin akses dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan, kepemilikan lahan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan akses seksual, pelayanan kesehatan reproduksi.
3. Memastikan aplikasi sistematis dari tindakan afirmatif yang efektif untuk mencegah marjinalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Keadilan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup
1. Batasi kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat, konsisten dengan ilmu iklim terbaru, melalui pengurangan emisi secara drastis dan pembagian yang adil dari anggaran karbon global yang memperhitungkan riwayat sejarah emisi.
2. Menetapkan sumbangan keuangan yang memadai dan tepat yang diberikan oleh negara atas dasar tanggung jawab sejarah atas pemanasan global untuk membuat reparasi bagi seluruh rakyat yang terkena dampak (sesuai dengan $ 100 miliar per tahun yang dijanjikan dalam Perjanjian Cancun 2010).
3. Menjamin keamanan, kesesuaian, teknologi suara sosial dan ekologis tanpa hambatan oleh hak kekayaan intelektual.
4. Perubahan untuk dan memperluas penggunaan energi terbarukan.
5. Menjalankan sistem produksi sosial dan ekologis yang berkelanjutan dan teknologi dibidang manufaktur, pertanian, transportasi, pertambangan.
6. Penangkapan penebangan pohon liar (deforestasi), penangkapan ikan berlebih, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lingkungan, polusi dan perlindungan mata pencaharian penghuni hutan dan nelayan.
Arsitektur Keuangan, Perdagangan dan, Moneter Baru
1. Reformasi hubungan dagang untuk mempromosikan kesetaraan diantara mitra dagang, menjunjung tinggi perbedaan dan perlakuan khusus dari negara-negara berkembang, dan membantu pembangunan ekonomi di negara-negara miskin.
2. Melaksanakan reformasi negara demokratis dan pro-perkembangan dalam sistem moneter dan keuangan internasional, sejalan dengan yang diusulkan dalam Laporan Komisi Stiglitz PBB 2009 (Laporan Komisi Ahli Presiden UNGA pada Reformasi sistem Moneter dan keuangan Internasional), termasuk: peningkatan regulasi per-bank-kan, arus keuangan dan kegiatan keuangan lain seperti perdagangan derivatif, memperbesar pengembangan suara negara di Lembaga Bretton Woods, memperluas peranan bank sentral diluar pengendalian inflasi, dan membentuk mekanisme untuk renegosiasi utang.
Demokrasi dan Pemerintahan Yang Baik
1. Lembaga penetapan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
2. Menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, akses terhadap informasi, dan akses terhadap keadilan - tiga pilar Konvensi Aarhus.
3. Menjamin kepatuhan bisnis dan industri dengan norma-norma hak asasi manusia internasional dan standar lingkungan, termasuk persyaratan pelaporan wajib.
4. Menjamin akses pengobatan untuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
Perdamaian dan Keamanan Berdasarkan Keadilan
1. Mempromosikan proses pembangunan yang inklusif-menghormati hak-hak semua kelompok sosial-budaya, minoritas, masyarakat adat, agama, dll, seluruh budaya warisan dan sumber daya alam dan menghormati hak mereka untuk menentukan dan mewujudkan aspirasi pembangunannya.
2. Menjalankan kebijakan penghapusan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya serta perdagangan senjata.
3. Pengalihan pengeluaran militer untuk pengeluaran sosial.
Kelanjutan proses membangun satu set baru tujuan pembangunan berkelanjutan dan sebuah kerangka pembangunan 2015 harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mengatasi tantangan ini. Proses ini harus mengakui dan memberikan mekanisme penuh dan kesempatan tidak hanya untuk konsultasi tetapi untuk partisipasi penuh masyarakat sipil dalam pembahasan dan pengambilan keputusan di semua tingkatan.
Di tingkat nasional, badan penentu kebijakan/Pihak berwenang harus dibentuk dengan perwakilan dari pemerintah (termasuk DPR dan pemerintah lokal), masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan strategi pembangunan nasional dan target prioritas berdasarkan konsultasi lokal dengan masukan para ahli. Pada tingkat internasional, proses multipihak dipimpin oleh Tim Petugas di bawah Kelompok Kerja Terbuka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat diatur dimana pemerintah negara anggota dan perwakilan dari masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya secara resmi dapat bertemu dan bekerja side-by-side menyusun rancangan proposal Rapat Umum.
Modalitas-modalitas tersebut harus mencakup pemberian dukungan yang cukup untuk partisipasi mereka yang secara langsung terkena dampak dan rentan terhadap kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, kerusakan ekologi dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang dari Global South (Negara-negara Selatan).
Kami mendesak semua gerakan, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan semua warga yang peduli untuk bergabung dalam kampanye ini.
Inisiator Kampanye1
Organisasi Internasional dan Regional
1. Asia-Pacific Indigenous Peoples Youth Network (AIPYN)ą Jaringan Pemuda Masyarakat Adat Asia-Pasifik
2. Asian Students Association (ASA)ą Asosiasi Pemuda dan Mahasiswa Asia Pasifik
3. Asian Peasant Coalition (APC) ą Koalisi Petani Asia
4. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)ą Forum Asia Pasifik untuk Perempuan, Hukum dan pembangunan
5. Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers Forum (ESAFF)ą Forum petani skala kecil Afrika Timur dan Selatan
6. African Womens Development and Communication Network (FEMNET)ą Jaringan Komunikasi dan Pengembangan Perempuan Afrika
7. Habitat International Coalitioną Koalisi Habitat Internasional
8. IBON International ą Ibon International
9. International Migrants Alliance (IMA)ą Aliansi Buruh Migrant Internasional
10. Indigenous People's Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL)ą Gerakan Masyarakat Adat untuk pertahanan diri dan Pembebasan
11. International Trade Union Confederation (ITUC)ą Konfederasi serikat Buruh Internasional
12. International Womens Alliance (IWA)ą Aliansi Perempuan Internasional
13. Latin American Network for Debt and Development (LATINDADD)ą Jaringan Amerika Latin untuk Utang dan Pembangunan
14. Peoples Coalition on Food Sovereignty (PCFS)ą Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan
15. Peoples Movement on Climate Change (PMCC)ą Gerakan Rakyat untuk Perubahan Iklim
16. Reality of Aid (RoA) Africaą Realitas Bantuan -Afrika
Organisasi Nasional dan Lokal
1. Centre for Research and Advocacy, Manipurą Pusat Penelitian dan Advokasi, Manipur
2. Community Environmental Rehabilitation and Rural Economic Empowerment Program (CERREEP), Kenyaą Komunitas Rehabilitasi Lingkungan dan Program Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan (CERREEP), Kenya
3. Economic Justice Network (EJN), South Africaą Jaringan untuk Keadilan Ekonomi, Afrika Selatan
4. Indonesian Environmental Forum (WALHI)/Friends of the Earth-Indonesiaą Forum Lingkungan Hidup Indonesia (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-WALHI) / Sahabat Lingkungan-Indonesia
5. Ogoni Solidarity Forum, Nigeriaą Forum Solidaritas Ogoni, Nigeria
6. Red Nicaragüense de Comercio Comunitario (RENICC), Nicaraguaą Red Nicaragüense de Comercio COMUNITARIO (RENICC), Nikaragua
7. Social Development Network (SODNET), Kenyaą Jaringan Pembangunan Sosial (SODNET), Kenya
8. South Africa NGO Coalition (SANGOCO), South Africaą Koalisi NGO Afrika Selatan (SANGOCO), Afrika Selatan
Penandatangan tambahan November 2012
Organisasi Internasional dan Regional
1. Arab Group for the Protection of Natureą Kelompok Arab untuk Perlindungan Alam
2. Arab Network for Food Sovereigntyą Jaringan Arab untuk Kedaulatan Pangan
3. Asia-Pacific Mission for Migrants (APMM)ą Misi untuk Migran Asia-Pasifik
4. Asia-Pacific Research Network (APRN)ą Jaringan Penelitian Asia-Pasifik (APRN)
5. CIVICUS
6. Daughters of Charity of St. Vincent de Paulą Putri Kasih dari St Vincent de Paul
7. International Fisherfolk Coalition (IFC)ą Koalisi Nelyan International
8. LDC Watch
9. Oceania Human Rightsą Hak Asasi Manusia Oceanic
10. Pesticide Action Network Asia-Pacific (PAN-AP)ą Jaringan Aksi Untuk Pestisida- Asia-Pasifik
11. Reality of Aid Asiaą Realitas Aid - Asia
12. South Asia Alliance for Poverty Eradicationą Aliansi untuk Pengentasan Kemiskinan-Asia Selatan
13. Society of Catholic Medical Missionaries AKA Medical Mission Sistersą Misionaris Medis Masyarakat Katolik AKA Suster Misi Medis
14. Stakeholder Forumą Forum Stakeholder
15. Women and Climate Change, Asia-Regionalą Perempuan dan Perubahan Iklim, Regional-Asia
16. Women in Europe for a Common Future (WECF)/ Women International for a Common Future (WICF)ą Perempuan Eropa untuk Masadepan Bersama / Perempuan Internasional untuk Masadepan Bersama
17. Young Professionals in Local Developmentą Profesional Muda dalam Pembangunan Daerah
Organisasi Lokal dan Nasional
1. Coastal Development Partnership (CDP), Bangladeshą Kemitraan Pengembangan Pesisir (CDP), Bangladesh
2. Center for Participatory Research and Development (CPRD), BangladeshąPusat Penelitian dan Pengembangan Partisipatif (CPRD), Bangladesh
3. Nijera Kori, Bangladesh
4. Society of Development and Education for Small Households (SoDESH), Bangladeshą Masyarakat Pengembangan dan Pendidikan Rumah Tangga Kecil (SoDESH), Bangladesh
5. VOICE, Bangladesh
6. Bolivian Platform on Climate Change, Boliviaą Landasan untuk Perubahan Iklim Bolivia, Bolivia
7. Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina deTarija (CCIMCAT), Bolivia
8. Universidad de la Cordillera, Bolivia
9. Baraza La Taifa Social Movement, Brazilą Gerakan Sosial La Taifa Brasil-Brasil
10. IBASE, Brazil
11. Institute for Social and Economic Justice (INESC), BraziląLembaga Sosial dan Keadilan Ekonomi (INESC), Brasil
12. Save the Earth Cambodiaą Selamatkan Bumi - Kamboja
13. Congregation of the Sisters of the Presentation of Newfoundland and Labrador, Canada
14. Equipo Incorruptibles, Colombia
15. Asociacion de Mujeres por La Paz y La Defensa de Los Derechos de La Mujer Colombiana (ASODEMUC), Colombia
16. Unión de Organizaciones Campesinas Cotacachi (UNORCAC), Ecuador
17. Fiji Council of Services, Fijią Dewan Pelayanan Fiji, Fiji
18. Coordinadora Nacional Indķgena y Campesina (CONIC), Guatemala
19. APVUU, India
20. Food Sovereignty Network South Asia (FSNSA), Indiaą Jaringan Kedaulatan Pangan Asia Selatan (FSNSA), India
21. Meghalaya Peoples Human Rights Council, Indiaą Dewan Hak Asasi Manusia Rakyat Meghalaya, India
22. People's Campaign for Socio - Economic Equity in the Himalayas (PecamSEEiH), Indiaą Kampanye Rakyat untuk Keadilan Sosial - Ekonomi di Himalaya, India
23. Rural women's association "Alga", Kyrgyzstaną Asosiasi Perempuan pedesaan "Alga", Kyrgyzstan
24. MAUDESCO, Mauritius
25. Beyond Beijing Committee, Nepal
26. Jeunes Volontaires pour l'Environment Nepal (JVE-NEPAL), Nepal
27. Rural Reconstruction Nepal (RRN), Nepalą Rekonstruksi Pedesaan Nepal (RRN), Nepal
28. Womens Rehabilitation Center (WOREC), Nepalą Pusat RehabilitasiPerempuan, Nepal
29. Stand Up For Your Rights, Netherlandsą Bangkit Untuk Hak-hakmu, Belanda
30. Federación nacional de cooperativas agropecuarias y agro industriales de Nicaragua (FENACOOP), Nicaragua
31. Reseau des Organisations de Developpement et Associations de Defense des Droits de L'homme et de La Democratie(RODADDHD), Niger
32. Campaign 2015, Nigeriaą Kampanye 2015, Nigeria
33. Centre for 21st Century Issues (C21st), Nigeriaą Pusat Isu-isu Abad 21, Nigeria
34. Labour, Health and Human Rights Development Centre, Nigeriaą Tenaga Kerja, Kesehatan dan Hak Asasi Manusia Development Centre, Nigeria
35. Policy Research, Nigeriaą Riset Kebijakan, Nigeria
36. Dharti Development Foundation Sindh, Pakistan
37. Cordillera Women's Education Action Research Center (CWEARC), Philippinesą Pusat Penelitian Pendidikan Aksi Perempuan Cordillera, Filipina
38. Cordillera Youth Center, Philippinesą Pusat Pemuda Cordillera, Filipina
39. Ecological Society of the Philippinesą Masyarakat Ekologi Filipina
40. GABRIELA, Philippines
41. SIBAT, Philippines
42. Africa Forum for Alternatives, Senegalą Forum Alternatif Afrika, Senegal
43. ARCADE, Senegal
44. Institute for African Studies, Sloveniaą Lembaga Studi Afrika, Slovenia
45. Biowatch South Africa
46. Huerto del Pozo de Sanabria, Spain
47. National Fisheries Solidarity Movement, Sri Lankaą Solidaritas Gerakan Perikanan Nasional, Sri Lanka
48. Swarna Hansa Foundation, Sri Lankaą Yayasan Swarna Hansa, Sri Lanka
49. Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ), Swazilandą Yayasan Keadilan Sosial-Ekonom, Swaziland
50. Visions Solidaires, Togo
51. National Association of Professional Environmentalist (NAPE), Ugandaą Asosiasi Nasional Profesional Lingkungan, Uganda
52. Support for Women in Agriculture and Environment (SWAGEN), Ugandaą Dukungan untuk Perempuan dalam Pertanian dan Lingkungan, Uganda
53. Uganda Coalition for Sustainable Development Rio and beyond, Ugandaą Koalisi Uganda untuk Pembangunan Berkelanjutan - Rio dan seterusnya, Uganda
54. Earth Law Center, United Statesą Pusat Hukum Bumi, Amerika Serikat
55. HawaiI Institute for Human Rights, United Statesą Lembaga Hak Asasi Manusia Hawai'I, Amerika Serikat
56. Asociación Civil Acción Campesina, Venezuela
57. Sustainable Rural Development, Vietnamą Pembangunan Desa Berkelanjutan, Vietnam
58. ESAFF, Zambia
Individu-individu
1. Jason Heffner, Graduate Research Assistant, Department of Human and Organizational Learning, Graduate School of Education and Human Development, The George Washington University
2. William Gomes, Human Rights Ambassador for Salem-News.com
3. Sheila Handrigan, Liaison Social Worker, Department of Advanced Education and Skills, Canada.(wlh/bhc/opn) |
