Oleh: Kamaruddin Hasan

HASIL SURVEY demi survei dari berbagai lembaga survei setahun terakhir, telah menempatkan Joko Widodo PDI-P dan Prabowo Subianto Djojohadikusumo Partai Gerindra sebagai calon presiden paling populer untuk bertarung dalam Pilpres 9 Juli 2014, jauh melebihi kandidat-kandidat lain. Tokoh-tokoh lainnya seperti Aburizal Bakrie, Wiranto, Mahfud MD, Jusuf Kalla, Surya Paloh, Megawati, Dahlan Iskan, Pramono Edhie Wibowo dan lain-lain, harus puas dengan dukungan yang pas-pasan.

Pimpinan partai PDI-P pun mesti menerima fakta bahwa sebagian publik sudah tidak lagi melihatnya sebagai ratu adilnya orang kecil atau lebih dikenal dikalangan PDI-P sebagai ratunya adilnya wong cilik. Semua kapital politik yang ada termasuk dari partai menurun.

Beruntung saat ini PDI-P menemukan dan akhirnya meminjam kapital politik dari seorang Jokowi, walaupun kemudian kapital politik pinjaman tersebutpun tidak sebesar yang diperkirakan, terbukti dalam Pemilu legeslatif 9 April 2014 sebagai pembuka dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tanggal 9 Juli 2014 kemarin tidak mencapai target suara seperti yang diharpkan tidak terpenuhinya syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sesuai dengan UU No 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Walau sebagai pemenang pemilu legeslatif, PDIP tidak mampu meraih popular vote yang bisa dikonversi menjadi modal utama ke pemilu presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain, sehingga koalisi presidensial menjadi kenyataan politik yang tidak dapat dihindari.

Bagi Partai Gerindra, dalam Pemilu Legeslatif 9 April 2014 kemarin menargetkan memperoleh suara hingga 20 persen, juga tidak tercapai. Namun jika dilihat dari hasil Pemilu 2009 dan 2014 suara mengalami lonjakan yang signifikan. Artinya Gerindra juga menggunakan Kapital politik Prabowo sebagai strategi politik dengan mengusungnya sebagai Capres relatif berhasil, publik relatif menerima, hal ini tentu faktor lainnya juga menentukan seperti penguatan struktur internal partai. Mesti diakui kapital politik keduanya menjadi Fenomena yang mampu menangkap imajinasi publik, harapan publik dengan elektabilitas yang tinggi dan tentu dalam pelukan pencitraan baik.

Sekilas Kapital Politik Prabowo

Kapital politik Prabowo 62 tahun terlihat dari kekuatannya sebagai figur yang terlihat tegas juga berwibawa. Hal ini tidak terlepas Prabowo, sebagai anggota TNI yang dulu dikenal ABRI, kebetulan seangkatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Hampir separuh hidupnya mengabdi pada TNI dulu ABRI.

Dalam karir militernya pernah menjabat dua jabatan penting dalam kesatuan di Angkatan Darat, sebagai Komandan Komando Pasukan Khusus di tahun 1996-1998 dan Panglima Komando Cadangan Strategis yang hanya dijabatnya selama dua bulan kalau tidak salah antara 20 Maret-22 Mei 1998. Jabatan yang singkat tersebut sebagai imbas dari pencopotannya sebagai Pangkostrad sekaligus anggota TNI oleh Menhankam/Pangab saat itu Jenderal Wiranto, karena dinyatakan terlibat penculikan aktivis pada 1998. Dan Inilah jabatan terakhir Prabowo sebagai penyelenggara negara atau pejabat publik.

Pencopotannya yang tanpa melalui peradilan militer, Prabowo hijrah ke Yordania untuk berbisnis dan balik lagi pada 2004 untuk mengikuti Konvensi Capres Partai Golkar 2004, walau kalah. Menghilang kembali setelah kalah dalam konvensi Golkar, muncul kembali jelang Pemilu 2009 dengan mendirikan Partai Gerindra. Mengalami kekalahan kembali dalam Pilpres 2009 sebagai cawapres Megawati, dan kembali pada 2014 ini untuk bertarung dalam Pilpres 2014.

Sekilas Kapital Politik Jokowi

Kapital Politik Joko Widodi (Jokowi) terdapat dalam gaya komunikasi politiknya yang mampu menyentuh kalangan publik paling bawah sekalipun (komunikasi politik vertikal-red), walau terkadang kurang mampu memainkan komunikasi politik secara horizontal sesama elit politik.

Namun modal komunikasi politik vertikal inilah yang telah mampu melambungkan kapital politik Jokowi. Ditambah dengan kemampuan mendengar atau menjadi pendengar yang baik lebih menonjol, dikemas dalam gayanya yang sederhana, bersahaja, blak-blakan, postur/face yang merakyat, tipe pekerja kalau dibandingkan dengan para elit politik lainnya yang masih kurang kemampuan ilmu mendengar, terlalu suka berkelit-kelit, terkadang tidak acuh, dengan kejujuran masih menjadi tanda tanya besar. Publik melihat semua kualitas yang publik ingin lihat dari seorang pemimpin. Sebagai figur politik yang relatif baru, Jokowi 52 tahun terlihat sebagai figur yang datang bukan dari koridor kekuasaan dan bersih dari politik kotor yang memenuhi setiap sudut negara ini.

Sebelumnya sebagai pengusaha mebel, Jokowi mulai meniti karier politik saat terpilih secara demokratis dalam Pilkada Kota Surakarta pada 2005. Memimpin Surakarta selama satu periode, Jokowi terpilih kembali dengan kemenangan mutlak melebihi 90 persen suara pada Pilkada Surakarta 2010. Masa jabatan periode kedua di Pemkot Surakarta (2010-2015) tidak selesai dituntaskan, karena memperoleh kemenangan dalam Pilgub DKI 2012. Wali Kota Surakarta 2005-2012 dan Gubernur DKI Jakarta 2012 sekarang yang baru dijabat 1,8 bulan adalah dua jabatan publik yang pernah dan masih diemban Jokowi. Mesti kita akui, di belakang Jokowi dan Prabowo ada dukungan rakyat, yang melihatnya sebagai seorang yang dapat menyembuhkan bangsa yang 'lumpuh' ini.

Memang Kapital Politik Jokowi dan Prabowo, keduanya masih dianggab serba gebyar dan instan. Tanpa menempuh tradisi proses, tradisi proses berupa rangkaian panjang ujian dalam berbangsa dan bernegara, baik secara intelektual atau ideologis, mental, sosial, politik, ekonomi dan kultural. Tradisi proses bagaimana kemampuan menggali, mengeksploitasi ide, dan mewujudkannya ke dalam tindakan secara intensif, kontinu, serta konsisten dalam mengurus bangsa dan negara yang majemuk dan flural ini. Dengan meniadakan tradisi ketokohan, tanpa melalui proses pertarungan ideologis, perjuangan politik, bolakbalek penjara, bergelut dalam penderitaan misalnya dan lain-lain. Menjadikan nenara bangsa ini

Nir-kapital Negarawan

Indra Tranggoni, tempo 19 April 2014, dalam tulisannya Presiden Republik Sinetron, melalui paradigma kritis melihat Indonesia semakin menyerupai republik sinetron. Efek media, dapat secara mendadak mempopulerkan seseorang, menjadi idola publik yang kemudian digadang-gadang jadi Presiden tanpa harus memiliki pengalaman politik yang berarti.

Pertanyaan besar kemudian adalah bagaimana bisa Jokowi dan Prabowo yang masih minim pengalaman dalam memperjuangkan perubahan dan mengorganisasi rakyat dapat mengalami mobilitas yang begitu dasyat, bahkan tidak menutup kemungkinan sangat berpotensi menjadi presiden?

Erich Fromm, mengistilahkan sebagai tradisi proses untuk "menjadi" dan proses untuk menjadi itu yang semakin redup dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya, media telah mampu mengubah tradisi proses menjadi instan. Terminologi yang digunakan adalah terminologi ‘menarik’ yang lebih kepada sensasi bukan terminologi ‘penting’ yang berhubungan dengan substansi. Tidak penting lagi gagasan, tetapi yang terpenting sensasinya.

Sepertinya bangsa dan negara ini, tidak menjadi penting lagi dengan sosok yang memiliki tradisi proses, ketokohan negarawan, berpengalaman, intelektual khas negarawan dan otentisitas personal. Mestinya bangsa ini melihat secara kritis sosok yang memiliki tradisi proses, baru kemudian diperbolehkan terjebak dengan mitos-mitos tentang popularitas dan pencitraan semata hasil komodifikasi media yang sangat prakmatis yang menghasilkan hedonisme, bahkan mengarah pada memperbodoh publik.

Semoga saja bangsa ini mendapatkan figur Presiden dengan Kapital politik yang baik dan benar. Figur yang memiliki tradisi proses yang matang, sosok ideologis kenegaraan sebagai syarat primer atau utama.

Pencitraan dan popularitas sebagai hasil konstruksi media itu hanya menjadi syarat sekunder atau tambahan, bukan sebaliknya.

Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi, Fisip, Unimal Aceh
Ketua Development for Research and Empowerment -DeRE-Indonesia (Sekolah Menulis & Kajian Media (SMKM-Atjeh), Atjeh Analyst Club (A2C)
Email: kamaruddinkuya76@gmail.com.(bhc/sya)