Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Anies Baswedan
Kedekatan JK dengan Taliban Jadi Amunisi Haters Serang Anies Baswedan
2021-08-23 06:53:51
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengalaman Jusuf Kalla (JK) pernah menjadi jururunding antara Afghanistan dan Taliban dipandang akan menjadi 'amunisi' bagi para haters Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Kedekatan JK dengan kelompok Taliban diprediksi akan dikapitalisasi oleh para pembenci Anies untuk menjegal maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, JK yang merupakan mantan Wakil Presiden dua kali ini memiliki pengalaman dalam mendamaikan sejumlah konflik di Indonesia.

Saat ini pun, JK menjabat dua organisasi tingkat nasional, yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Organisasi itu saat ini nampak memiliki power dan pengaruh ke pemerintahan maupun para ulama.

"Mungkin karena dasar itulah pihak Afghanistan dan Taliban pernah meminta JK untuk menjadi jururunding diantara mereka," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/8).

Satyo pun menganalisa bahwa kedekatan JK dengan Anies sudah dikonsumsi terbuka oleh publik. Apalagi, pengamatan Satyo, JK merupakan sosok yang mendukung kesuksesan Anies merebut kursi Gubernur DKI pada 2017 silam.

"Dan dukungan itu rasanya terus berlanjut hingga kini, contohnya dalam penanganan pandemi Covid-19 di awal-awal tahun 2020, JK-lah salah kalangan elite yang mendukung Pemprov DKI menerapkan lockdown meski akhirnya pemerintah pusat tidak setuju dan akhirnya lebih memilih PSBB untuk mempersempit penularan Covid-19," kata Satyo.

Anies dan JK juga kata Satyo, dikenal dekat karena sama-sama alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Analisa Satyo, meski tidak relevan rekam jejak JK sebagai jururunding Taliban-Afghanistan akan menjadi amunisi para lawan politik Anies Baswedan.

"Jika ada kejadian ikutan pasca Taliban mengambil alih kekuasaan di Afganistan akan menjadi kampanye negatif yang efektif untuk mendegradasi moncernya elektabilitas Anies Baswedan," kata Satyo.

Sehingga menurut Satyo, Anies mesti mengkalkulasi dengan matang faktor JK. Apalagi, selain isu Taliban, JK juga dikenal sebagai politisi oportunis yang pandai melakukan manuver.

"Bagaimana pun JK sepertinya tengah membangun 'investasi' dan jaminan politik di masa depan bagi dinasti politiknya," pungkasnya.

Peran JK dalam upaya perdamaian kelompok Taliban dengan Afghanistan tidak bisa dianggap remeh.

Pada 28 Februari 2018 lalu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengundang Jusuf Kalla hadir menjadi tamu khusus dalam konferensi perdamaian yang diinisiasi oleh pemerintah Afghanistan.

Tujuan pertemuan itu adalah untuk membahas langkah konkret perdamaian tanpa campur tangan asing.

JK kemudian pad Desember 2020 kembali datang ke Kabul atas undangan Ashraf Ghani. Kedatangan itu sebagai tindaklanjut upaya perdamaian yang telah dirintis saat menjabat sebagai Wapres Jokowi.(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pembelajaran Daring Anak Berkebutuhan Khusus di Kesamben Tidak Berhasil. Banyak Orang Tua Tidak Bisa Zoom

Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

HNW Kritisi Penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin

MA Disebut Tidak Akan Berikan Pendampingan Hukum terhadap Hakim Itong Isnaeni Hidayat

Hadapi Omicron, Anggota DPR Minta Batasi Akses Internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2