Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
BUMN
Kejari Jaksel Tahan 3 Tersangka Kasus Kridit Fiktif di Bank BUMN Rp.9,5 Milyar
2020-10-24 11:00:11
 

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang Suprianta, pada saat memberikan keterangan kepada Wartawan.(Foto: BH /ams)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel), telah menetapkan tiga orang tersangka dan langsung menjebloskannya ke tahanan hotel prode pada, Kamis (22/10). Para tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kredit karyawan di salah satu bank cabang pembantu di salah satu bank di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriatna, Ketiga orang tersangka tersebut berinisial DR selaku Direktur PT Lumintuna Marine Service (LMS), PZ selaku Account Officer (AO) di salah satu bank cabang BUMN dan YS selaku rekan DR.

"Tiga orang itu kami tetapkan sebagai tersangka dan menahannya di rutan cabang Salemba, di cabang Kejari Jakarta Selatan. Karena mereka telah merugikan uang negara hingga Rp 9,5 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," ujarnya Anang di kantornya kepada pewarta Beritahukum.com pada Jumat (23/10).

Lebih lanjut Anang mengungkapkan, bahwa modus para pelaku dengan cara bekerja sama untuk mengajukan kredit kepada 28 pegawai PT LMS, pada periode Juni 2017 hingga Mei 2018 lalu. Tetapi setelah dana pinjaman cair, uang tersebut tidak diserahkan kepada para pegawai.

"Caranya mereka bekerja sama mengajukan pinjaman seolah-olah untuk pegawai, tapi dokumennya dipalsukan. Setelah uang pinjaman itu cair, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tak sampai pada pihak yang datanya terlampir itu," imbuhnya.

Menurut Anang, dana pinjaman itu telah berhasil dicairkan dalam dua termin. Yang pertama sebesar Rp 6,2 miliar pada tahun 2017 dan selanjutnya sebesar Rp 3,3 miliar pada tahun 2018.

"Akibat daripada perbuatan mereka tersebut, telah merugikan keuangan negara hingga Rp 9,5 miliar," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Anang ketiga tersangka ini dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 (1) huruf b (2) subsider pasal 3, undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan ancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > BUMN
 
  Divonis Wanprestasi, PT Indah Karya di Hukum Rp 3 Milyar
  Erick Thohir hingga Sri Mulyani Digugat di PN Jakpus, Ada Apa?
  Kasus PT Asabri, PR Besar Pemerintah dalam Kelola BUMN
  Erick Thohir Angkat Budiman Sudjatmiko Jadi Komisaris Independen PTPN V
  PT Antam Diputus PN Surabaya Membayar 1,1 Ton Emas kepada Pengusaha Budi Said
 
ads1

  Berita Utama
Pemberian Izin TKA China Disesalkan

Partai Ummat Akan Sowan ke Presiden Jokowi untuk Menginisiasi Melawan Kebiadaban Zionis Israel

MUI Kritik Pegawai KPK Ditanya Urusan Jilbab: Batalkan Hasil Tes!

Satres Narkoba Polres Jakarta Pusat Gagalkan Peredaran Sabu Seberat 310 Kg

 

ads2

  Berita Terkini
 
Soal Komentar Otak Sungsang, LBH PP Muhammadiyah Minta Ngabalin Diberhentikan

Antisipasi Ledakan Kasus Covid, Muhammadiyah Siapkan Skenario Terburuk

Anggota DPR Nilai Pemerintah Lalai Awasi Tempat Wisata

Pemberian Izin TKA China Disesalkan

Mahasiswa Program Doktor di Turki: Sejak Era Jokowi, Bank di Indonesia Ngeblok Kiriman Uang Ke Bank Palestina

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2