Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Wisata
Kelola Anggaran Desa Wisata dan Dana Hibah Agar Tepat Sasaran
2021-02-18 07:31:07
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerjasama untuk memformulasikan langkah-langkah akurasi database, terkait rencana pengembangan desa wisata dan permintaan bantuan hibah dari hotel dan restoran agar tepat sasaran.

Ajakan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada Acara Sosialisasi Antikorupsi di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (15/2) di Kantor Kemenparekraf. Acara itu juga diikuti oleh PLT Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI KPK, Wawan Wardiana dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

"Beberapa waktu lalu Kemenparekraf mencanangkan ada 200 desa wisata untuk Labuhan Bajo. Ini menjadi catatan bersama agar desa pariwisata benar-benar terwujud, tidak diselewengkan anggarannya. Kemudian saya juga bisa melihat bahwa ada 191 pengelola hotel dan restoran di DKI telah mengajukan dana hibah agar mereka dapat dukungan. Ini diharapkan dapat menghindari hal-hal yang berbau korupsi," pesan Lili.

Menparekraf Sandiaga Uno menyambut baik ajakan KPK untuk mendampingi dan mengawal program kementeriannya. "Mohon kami dikawal untuk membangkitkan sektor wisata dan membangkitkan ekonomi kreatif, juga beberapa program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," jelas Sandi.

Dia menambahkan menanam budaya antikorupsi amat penting pada seluruh elemen pejabat pemerintahan, tidak terkecuali seluruh ASN di lingkungan Kemenparekraf dan Baparekraf.

Sandi menyebutkan, "Saya telah menetapkan SK unit pengendalian gratifikasi (UPG) kementerian dan badan. Saat ini saya juga mengingatkan kembali bagi seluruh pejabat Kemenparekraf baparekraf untuk yang terkualifikasi harus menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) masing-masing kepada KPK RI."(KPK/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Satres Narkoba Polres Jakarta Pusat Gagalkan Peredaran Sabu Seberat 310 Kg

Ustadz Tengku Zulkarnain Wafat, Begini Pesan Terakhirnya

WNA Cina Masuk RI di Tengah Larangan Mudik, Pimpinan DPR: Pemerintah Harus Peka

Mudik Dilarang tapi TKA Boleh Masuk, Arya Dicecar Habis oleh Fadli Zon

 

ads2

  Berita Terkini
 
Satres Narkoba Polres Jakarta Pusat Gagalkan Peredaran Sabu Seberat 310 Kg

Polri dan TNI Gelar Rakor Awal Antisipasi Lonjakan Arus Balik Lebaran 2021

Saudi Gelar Ibadah Haji 2021, HNW Ingatkan Presiden Jokowi Segera Lobby Raja Salman

Ketua Banggar: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal

Reaksi Pangdam Jaya terhadap 'Dept Collector' Hadang Anggota TNI: Saya Marah dan Tidak Terima

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2