Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
BP2MI
Kepala BP2MI: Saatnya Kita Rapatkan Kekuatan Sikat Sindikat
2021-10-07 21:10:18
 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Rakornas Satgas Sikat Sindikat.(Foto: Istimewa)
 
BANDUNG, Berita HUKUM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas Sikat Sindikat BP2MI yang mengusung tema "Peran Negara Dalam Pencegahan Penempatan Ilegal dan Penegakan Hukum Sebagai Bentuk Pelindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)."

Benny memaparkan fakta, dari 9 juta PMI yang berada di berbagai negara penempatan, 4,7 juta di antaranya tidak tercatat secara resmi dan 90 persen dari PMI yang tak tercatat adalah korban dari penempatan ilegal dan mayoritas adalah perempuan.

"Selama dua tahun terakhir, BP2MI telah menangani 65.734 kepulangan PMI. Di antaranya, sebanyak 981 PMI yang meninggal dunia dan 1.316 PMI yang sakit dibantu kepulangannya hingga kembali ke ke kampung halamannya," jelas Benny dalam Rakornas di Bandung, Rabu (6/10).

Indonesia, lanjut Benny, saat ini berada dalam situasi darurat penempatan ilegal PMI. Selama dua tahun terakhir, Satgas BP2MI telah menyelamatkan 1.318 calon korban perdagangan orang. Dari 28 kali penggerebekan yang dilakukan oleh BP2MI pusat dan daerah, 24 di antaranya dipimpin langsung oleh Kepala BP2MI.

"Ini saatnya kita lakukan konsolidasi, merapatkan kekuatan, membuat peta jalan, merumuskan semua kebijakan, dan memastikan tindakan di lapangan. Inilah bentuk hadir negara yang sesungguhnya, memberi perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada para Pekerja Migran Indonesia," pungkas Benny.

Benny berharap, Rakornas ini dapat menjadi titik awal perwujudan pelindungan kepada PMI, khususnya untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan, karena terlibatnya berbagai pihak, seperti Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, para penegak hukum, dan stakeholder lainnya.

"Perang melawan sindikat penempatan ilegal PMI harus menjadi komitmen serius negara. Mimpi saya adalah suatu saat Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI dapat dibentuk langsung oleh Presiden RI. Jadi, sifatnya lebih instruktif, bukan koordinatif," ujar Benny.

Dewan Pengarah Satgas, Komjen Pol (Purn) Suhardi Alius, mengatakan kegiatan hari ini memiliki empat tujuan, yaitu mengidentifikasi dan merumuskan model kelembagaan yang ideal dalam pelindungan PMI, memperkuat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, menyatukan komitmen instansi penegak hukum, dan melakukan evaluasi kinerja Satgas Sikat Sindikat untuk penyusunan Program Kerja Tahun 2022.

"Kesadaran tentang pelindungan PMI harapannya dapat tumbuh di semua institusi, tidak hanya BP2MI. Inilah yang dimaksud oleh Kepala BP2MI sebagai negara hadir bagi PMI," tegas Suhardi.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD yang diwakilkan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, berpesan, berbagai tindak kriminal dan kendala yang dialami oleh PMI perlu menjadi perhatian dari semua pihak. Salah satu wujudnya adalah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan pelibatan pemerintah daerah untuk berperan aktif sebelum, selama, dan setelah penempatan PMI.

"Salah satu unsur penting dari Pemda adalah membantu mencegah praktik sindikat penempatan ilegal PMI. Saya menyambut baik pembahasan terkait pelindungan PMI seperti yang telah diamanatkan undang-undang," ucap Sugeng.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, mendukungnya terhadap upaya pelindungan PMI.

"Kami telah membuat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendukung BP2MI dalam upaya pelindungan terhadap PMI," imbuh Rachmat Taufik.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > BP2MI
 
  Presiden Jokowi Diminta Segera Teken Revisi Peraturan BP2MI Nomor 01 Tahun 2020
  Benny Rhamdani Penjarakan 6 Sindikat TPPO PMI
  Target BP2MI Hingga Juli 2022 Bisa Teken Kesepakatan dengan 260 Pemda, Kabupaten dan Kota
  BP2MI Kerjasama dengan Garuda Indonesia, Beri Layanan Terbaik PMI
  30 PMI dari Ukraina Tiba di Tanah Air, Benny Rhamdani: Fasilitas Sampai Pulang Kampung Ditanggung BP2MI
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

30 Tersangka Kasus Mafia Tanah Berhasil Ditangkap, Kapolda Metro Ungkap Modus Operandi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Peringati HDKD ke-77, Lapas Salemba Gelar Baksos Membersihkan Masjid As-Salam BPOM RI

Apresiasi Komitmen Pengusutan Kasus Brigadir J, HNW: Demi Keadilan Hukum, Harusnya Demikian Juga Untuk Kasus KM 50

Amien Rais: Partai UMMAT Siap Jadi Peserta Pemilu 2024

Hendardi Sebut Kapolri Lulus Ujian Terberat atas Penetapan Ferdy Sambo sebagai Tersangka Utama Kasus Brigadir J

Kapolri Umumkan Irjen Ferdy Sambo sebagai Tersangka 'Aktor Utama' Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir J

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2