JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang pemilihan Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia pada, Rabu, 9 Juli mendatang, Capres-Cawapres Pasangan No 2 Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf kalla (JK), seyogyanya mendapat dukungan simpati dari kalangan para buruh, begitu juga dengan pengusaha. Topik wacana pada dukungan pengusaha Indonesia dan para buruh lebih merangkul dan mendukung visi-misi dari pasangan Jokowi-JK, karena memiliki kesamaan persepsi yang serupa. Pada acara yang bertajuk, 'Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Tantangan Buruh dan Pengusaha' diadakan di posko pemenangan Jokowi-JK Center, Halimun, Setia Budi, Jakarta Selatan.

Jumhur Hidayat selaku mantan Ketua BNP2TKI, mempresentasikan tema diskusi ini bahwa, pada dasarnya peranan Pemerintah adalah penunjang sebagaimana layaknya membangun infastruktur yang baik, untuk keberlangsungan lebih layak kaum buruh lokal, maupun buruh migran (tenaga kerja indonesia).

"hubungan buruh dan pengusaha itu hubungan yang harmonis saling membutuhkan satu sama lain, bagaimana buruh melihat pengusaha dan bagaimana penggusaha melihat buruh. Banyak problema (masalah) perburuhan, tetapi bukan hanya diantara buruh dan penggusaha saja, melainkan pemerintah seharusnya lebih turut andil dalam melakukan tindakan, untuk menjaga keharmonisan antara buruh dan penggusaha," paparnya, didepan forum di Jln. Halimun, Setiabudi, Jakarta, Sabtu (7/6).

Lanjut Jumhur, selaku Ketua Kordinator Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), mempresentasikan masalah efisiensi dan logistik infrastruktur bahwasanya masih tergolong cakupan yang masih kurang signifikan, yang harus masih banyak pembenahan, oleh pihak kerjasama pemerintah utamanya.

"Masalah efisiensi dan logistik. Infrastruktur di Indonesia ini sebenarnya masih dalam kondisi parah, yang harus diperbaiki" jelas Jumhur.

Senada dengan hal itu, Menurut, Alexander Yahya Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bidang Keuangan, ia mengulas alasan mengapa mendukung Jokowi-JK, karena merasakan kesepahaman akan visi-misi dari Capres/Cawapres 2014, semenjak deklarasi pengesahan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat mempresentasikan visi-misi kedua kandidat.

"Kalau melihat sekarang ini, pemerintah seperti terintimidasi seakan-akan tugasnya seperti wasit, yang seolah hanya sebatas pemerhati atau pengawas, karena seperti itu menurut saya kurang tepat, sebenarnya harus punya peran dan komitmen dalam pembagunan buruh," papar Alex didepan forum.

Seyogyanya, lanjutnya, fasilitas pembagunan rumah untuk buruh disekitaran kawasan industri memang sudah sewajarnya di ciptakan, penambahan upah, begitu juga BPJS ada anggaran kerjasama dengan pihak Pemerintah.

"hal-hal untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyediakan perumahan untuk dikawasan industri tersebut, perumahan layak, upah yang lebih dari cukup, begitu juga dengan kesehatan ada intervensi antara pihak pemda (pemerintah daerah) dan pemerintah kota (pemkot). Dengan begitu visi misi Jokowi-JK sangatlah tepat untuk menyelesaikan permasalahan setiap problem masalah seperti ini, kalau mengenai kubuh seberang (Prabowo-Hatta) kami merasa belum solid tentang visi-misi untuk ketenagakerjaan, karena bagi kami Jokowi-JK sudah kena dihati dan lebih terperinci seperti yang diharapkan, "terangnya.(BH/bar).