Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Haji
Ketua MPR: Penyelenggaraan Ibadah Haji 2018 Harus Lebih Baik
2018-07-08 18:28:24
 

Ketua MPR Zulkifli Hasan Usai Menjadi Pembicara di Sosialisasi 4 Pilar.(Foto:BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang pelaksanaan ibadah haji 2018/1439 H yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap agar pihak terkait dalam hal ini pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Agama dan biro perjalanan haji, untuk dapat berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan ibadah Haji tahun ini.

Hal tersebut disampaikan oleh politisi yang akrab disapa Zulhas itu usai memberikan sosialisasi empat pilar, kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (8/7).

Zulhas juga mendorong IPHI agar turut berperan untuk menyampaikan masukan kepada pihak terkait, agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar dan sukses.

"Tapi yang paling penting, saya harap IPHI ini sungguh-sungguh bisa mendiskusikan bagaimana agar penyelenggaraan haji kita tiap tahun lebih baik dan lebih baik," ujar Zulhas.

Zulhas juga menyeselkan perihal masih adanya lembaga penyelenggara Haji yang tidak melaksanakan fungsinya sesuai aturan yang ada.

"Kita ini mahal tapi pelayanannya kalah dengan Malaysia. Kemudian banyak penyelenggara Umroh dan Haji juga kebawa-bawa namanya akibat beberapa penyelenggara haji yang tidak betul tidak benar," ucap Zulhas.

"Misalnya kemarin ada seribu orang gak bisa ke Mekkah. Ada triliunan uang masyarakat, sudah jual sapi mau Umrolah hilang gara-gara ada segelintir penyelenggara yang tidak betul. Tentu ini tanggung jawab Kementerian Agama kan disitu ada pengawasan ada Dirjen nya, nggak boleh dibiarkan dong," sambung Zulhas.(bh/mos)



 
   Berita Terkait > Haji
 
  DPR dan Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
  Abdul Wachid: Pansus Haji untuk Perbaikan, Bukan Politisasi
  Biaya Haji 2024 Resmi Ditetapkan Rp56 Juta per Jemaah
  Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak
  Wisnu Wijaya: F-PKS Tolak Usulan Kenaikan Biaya Ibadah Haji dan Sampaikan Solusinya!
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2