Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilkada
Koalisi Merah Putih: Pilkada Lewat DPRD Sesuai Pancasila
Friday 12 Sep 2014 00:53:02
 

Ilustrasi. Deklarasi Koalisi Merah Putih permanen.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Merah Putih telah menggelar rapat di kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung di Jakarta Selatan, Rabu, 10 September 2014.

Mereka menyamakan pendapat mengenai berbagai isu yang tengah berkembang. Misalnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

"Kita tadi satu sikap untuk merespons segala sesuatu yang ada, termasuk masalah UU Pilkada, UU MD3, pendapat atau opini yang disampaikan masyarakat yang mempertanyakan soal Pilkada melalui DPRD," kata Akbar.

Menurut dia, sikap partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih itu sama. UU Pilkada nantinya harus dikembalikan ke filosofi bangsa, Pancasila. Utamanya sila ke-4.

"Artinya dari sisi filosofis, kita itu demokrasi atas permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, kita memiliki basis filosofi yang kuat dengan menyatakan bahwa Pilkada melalui DPRD. Berbagai pendekatan-pendekatan musyawarah mufakat," kata dia.

Sebab, dalam UU Pilkada yang ada saat ini, pemilihan gubernur dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, Koalisi Merah Putih meminta agar Pilkada dikembalikan sebagaimana sebelumnya, yaitu pemilihan gubernur dan wali kota melalui DPRD.

Menurut Akbar, dalam pertemuan itu tidak ada yang menolak kepala daerah dipilih oleh DPRD. Alasannya, seluruh peserta rapat yang terdiri dari pimpinan partai koalisi itu sependapat bahwa pilkada langsung lebih berbiaya mahal. Mereka yakin pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa menghemat biaya hingga Rp 40 triliun.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Bahwa Koalisi Merah Putih akan membawa negara ini ke pancasilais. Tidak lagi pada praktik-praktik yang dilakukan selama ini, yaitu liberal.

"Karena liberal itu tidak membawa manfaat yang baik, kita kembali ke Pancasila," kata Aburizal.

Sementara, Pertemuan rutin elite Koalisi Merah Putih di rumah Akbar Tandjung berlangsung sekira empat jam.

Artinya, akan ada pertemuan selanjutnya setelah pertemuan di kediaman Akbar Tandjung ini. Prabowo tak mengungkapkan kapan pertemuan lanjutan elite Koalisi Merah Putih akan berlangsung.

"Tunggu tanggal mainnya," kata Prabowo usai pertemuan di rumah Akbar Tandjung, Kamis ini.(Siti/nila/vivanews/tmp/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Pramono Anung-Rano Karno Menangi Pilkada Jakarta 2024
  Tanggapi Pernyataan Jokowi, Mahfud: Enggak Biasa...
  Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020
  Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020
  Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2