Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Kasus Tanah
Komisi III DPR Janji Bentuk Pansus Mafia Tanah Usut Sengketa Lahan di Bojong Koneng
2022-03-17 20:39:21
 

Tampak suasana dialog langsung Komisi III DPR RI dengan sejumlah warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti di KM 0 (nol) Desa Bojong Koneng, Bogor.(Foto: BH /amp)
 
BOGOR, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI berjanji akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut carut marut sengketa lahan antara warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti, Bogor, Jawa Barat dengan pengembang Sentul City.

Janji itu dilontarkan oleh sejumlah anggota DPR Komisi III setelah mendengar keluhan warga kedua desa tersebut terkait sengketa lahan yang mereka hadapi.

"Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua tadi yang berkesimpulan bahwa kami akan membentuk pansus mafia tanah," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir saat memimpin dialog langsung sejumlah anggota Komisi III DPR dengan warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti, bertempat di KM 0 (nol) Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/3).

Adies mengatakan, dalam pembentukan pansus ini Komisi III DPR akan bekerja sama dengan Komisi II DPR yang membawahi bidang pertanahan.

"Kita akan mulai dari sini, kita akan mulai telisik bagaimana sertifikat ini bisa keluar di tengah masyarakat menempati ratusan tahun dan juga sudah membayar PBB," ujar Adies, legislator dari Fraksi Golkar ini.

Dia juga berharap sengketa lahan antara warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti dengan Sentul City menjadi role model untuk membongkar persoalan kasus tanah di seluruh Indonesia.

"Kami akan mulai dari sini, dan hampir semua fraksi menyetujui," cetusnya.

Untuk diketahui, permasalahan sengketa lahan di Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti mencuat ketika pihak pengembang Sentul City mengklaim sepihak lahan atau tanah milik warga setempat. Bahkan pihak Sentul City disebut-sebut menghalalkan segala cara untuk menguasai lahan milik warga tersebut.

Seperti dilansir situs resmi dpr.go.id bahwa Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Kasus Tanah
 
  Komisi III DPR Janji Bentuk Pansus Mafia Tanah Usut Sengketa Lahan di Bojong Koneng
  Legislator Minta Kejelasan Banyaknya Sertifikat Tanah Ganda di Masyarakat
  Komisi III Desak Polri Berantas Mafia Tanah
  Pernyataan Sikap Persatuan Warga Bojong Koneng dan Cijayanti, Lawan Sentul City
  Kajati Kalbar Jadi Narasumber Sosialisasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di BPN
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
BAPERA Sambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Minta Pemilik Holywings Diperiksa

Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres

Netty Aher Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi

Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'

Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2