Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
RUU KUHP
Komisi III Minta Pemerintah Konsolidasi Terkait Tipidsus pada RUU KUHP
2017-06-02 08:38:54
 

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kembali membicarakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional dan seluruh lembaga terkait untuk melakukan konsolidasi terkait pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP).

Demikian satu kesimpulan rapat Panja RUU KUHP yang dipimpin Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Kepala BNN Budi Waseso.

Benny menjelaskan, pihaknya menginginkan regulasi tindak pidana korupsi dan narkotika tetap masuk dalam RUU KUHP. Menurutnya, kedua kejahatan tersebut ke dalam kategori extraordinary crime. Namun, bukan berarti kategori tersebut akan hilang meski masuk dalam KUHP.

"Kalau khusus, itu berarti harus ada yang umum. Nanti yang khusus itu bisa mengenyampingkan yang umum," imbuh politisi Partai Demokrat itu, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

Selain itu, Benny juga menegaskan bahwa masuknya regulasi tindak pidana korupsi dan narkotika tidak akan menghambat kinerja KPK dan BNN. Justru, masuknya tindak pidana teroris dan narkotika dalam RUU KUHP akan memperkuat kinerja kedua instasi tersebut.

Politisi asal dapil Nusa Tenggara Timur itu berharap pembahasan dapat terlaksana sesuai dengan timeline yang disepakati. DPR dan Pemerintah sepakat, RUU KUHP ditargetkan dapat ditetapkan sebagai undang-undang pada Juli mendatang.

Dalam pandangan masing-masing fraksi sebelum diambilnya kesimpulan, hampir seluruh fraksi yang ada mengungkapkan bahwa RUU KUHP tidak akan menghilangkan UU lex specialis yang telah menjadi rujukan keberadaan BNN dan KPK bersama tugas dan seluruh kewenangannya.

Sebelumnya diketahui muncul kekhawatiran KPK dan BNN terkait regulasi tindak pidana korupsi dan narkotika. Kedua lembaga yang bertugas menindak kejahatan luar biasa itu khawatir terjadi tumpang tindih aturan hingga pelemahan terstruktur lembaga karena KUHP menjadi pegangan utama pidana umum yang banyak ditangani kepolisian.

Menanggapi hal itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meyakinkan pemuatan kejahatan luar biasa atau extra ordinarycrime dalam revisi UU KUHP tidak akan mendegradasi lembaga eksisting. Yasonna mengatakan lembaga yang menangani kejahatan luar biasa seperti KPK, BNN, BNPT hingga PPATK, tidak akan terdampak dari pengaturan ini.(sf,mp/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > RUU KUHP
 
  DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
  Komisi III Dukung Pemerintah Segera Sahkan RUU KUHP
  RUU KUHP Segera Disahkan oleh DPR
  RUU KUHP Tidak untuk Perlemah KPK
  Komisi III Minta Pemerintah Konsolidasi Terkait Tipidsus pada RUU KUHP
 
ads1

  Berita Utama
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

12 Outlet Ditemukan Pelanggaran, Anies Baswedan Cabut Izin Usaha Holywings di Jakarta

Eddy Santana Desak Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera

Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias

Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2