JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kewenangan Kejaksaan dalam menindak Pidana Korupsi, pasalnya akan hampir sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dikarenakan, saat ini komisi III DPR RI berencana akan mengodok perubahan UU no.16/2004 tentang Kejaksaan. Yang berfokus penguatan kewenangan Kejaksaan dalam memberantas Korupsi.

''Akan kita perkuat kewenangan Kejaksaan, sehingga sama dengan KPK. Tapi dengan batasan-batasan serta pengawasan yang ketat. Juga disertai tuntutan transparansi dan akuntabilitas tinggi untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penyidik,'' ujar Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, Selasa (17/4).

Benny menambahkan, rencananya pembahasan akan dilakukan pada masa sidang mendatang setelah melalui proses badan legislasi (baleg). Dirinya menilai, jika kewenangan Kejaksaan sama dengan KPK. Kedua lembaga ini dapat saling bahu-membahu memerangi tindak Pindana Porupsi (Tipikor).

“Karena negara kita dalam kondisi Darurat Korupsi. Karena itu, diperlukan langkah-langkah darurat pula untuk mengatasinya,'' imbuhnya.

Ke depannya, lanjut Benny, bisa saja KPK dijadikan lembaga permanen atau diintegrasikan dengan kejaksaan. Tetapi langkah ini, tergantung bagaimana perkembangan pemberantasan Korupsi.

“Kami mengusulkan KPK menjadi lembaga permanen khusus memberantas korupsi. Dimulai dengan penindakan. Kalau hasilnya efektif, maka tugas KPK selanjutnya adalah menjaga sistem yang ada agar tetap dipatuhi sehingga mampu mencegah tumbuhnya korupsi," jelas Benny. (dbs/biz)