JAKARTA, Berita HUKUM - Raker Kerja pertama Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang dipimpin Ketua Komisi Edhi Prabowo, membahas beberapa isu terkait menurunnya indikator pertanian. “Sektor Pertanian di Indonesia menghadapi tantangan yang berat. Hal ini terlihat dari capaian indikator makro pertanian tahun 2014,” kata Edhi Prabowo, saat memimpin Raker ini, Senin (19/1), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Beberapa indikator mengalami penurunan, yaitu indikator penyerapan tenaga kerja sebesar 35,77 juta orang yang turun sebesar 0,78% dibanding tahun 2013, capaian indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,04 yang turun sebesar 2,81% dibanding tahun 2013.

Selain itu capaian neraca perdagangan pertanian sebesar US$ 11,17 Milyar pada bulan September 2014 turun sebesar 30,10% dibanding tahun sebelumnya. Walaupun untuk capaian Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian tahun 2014 hingga triwulan III naik sebesar 0,66% dibanding tahun 2013 menjadi 3,03%.

“Meskipun demikian, Komisi IV memberikan apresiasi kepada Pemerintah terhadap realisasi anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp.12,725 Triliun dari total pagu sebesar Rp.14,230 Trliun atau sebesar 89,42%,” katanya.

Selanjutnya, untuk mendukung capaian swasembada padi, jagung, dan kedelai pada tahun 2015-2017 sebagaimana yang diamanatkan Presiden RI Joko Widodo, Kementerian Pertanian akan melakukan kegiatan percepatan tanam dan optimasi lahan.

Pelaksanaan program percepatan tersebut direncanakan menggunakan anggaran yang berasal dari Dana Kontingensi Stabilisasi pangan 2014. Namun demikian, terdapat perbedaan rincian kegiatan antara usulan awal Menteri Pertanian kepada Komisi IV DPR, mengenai Dana Kontingensi 2014.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi IV meminta kepada Pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan Dana Kontingensi Stabilisasi Pangan tersebut,” tanya dia.

Pada kesempatan ini Komisi IV mempertanyakan salah satu agenda nawacita, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, termasuk di dalamnya peningkatan kedaulatan pangan.
Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Pertanian tahun 2015 merencanakan program kerja dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 15,879 Triliun, serta rancangan subsidi pupuk dan benih yang memiliki anggaran masing-masing sebesar Rp. 35,703 Triliun dan Rp. 939,412 Milyar.

Komisi IV juga minta penjelasan Pemerintah mengenai usulan alokasi dari Kegiatan APBN-Perubahan Kementerian Pertanian 2015 sebagai upaya khusus program percepatan pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai, serta usulan kegiatan dan kebutuhan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian tahun 2015.

“Komisi IV meminta penjelasan secara mendetail mengenai rencana kerja dan arah kebijakan pertanian tahun 2015-2019,” ungkap Edhi Prabowo.(as/dpr/bhc/sya)