JAKARTA, Berita HUKUM - Menerima kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah ingin membangun ta'awun atau kerjasama yang lebih aktif lagi dengan berbagai komponen bangsa, termasuk Nahdlatul Ulama (NU).

"Karena ini adalah organisasi Islam yang tua dan ikut mendirikan bangsa, kami ingin hadir sebagai ummatan wasathan, umat tengahan yang tetap berkemajuan membangun keadaban. Semangat kita adalah maju bersama dan berbagi," ujar Haedar di tengah konferensi pers bersama dengan PBNU di gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Menteng Jakarta Pusat pada, Rabu (31/10).

Membalas kunjungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 24 Maret 2018 silam, rombongan PBNU dipimpin oleh Ketua Umum Said Aqil Siradj mengunjungi PP Muhammadiyah.

"Ini semua tentang persaudaraan, kekeluargaan dan keakraban. Bahkan tadi kami menghadirkan dua hidangan Nasi Liwet Solo yang berkemajuan dan Nasi Kebuli Arab yang dinusantarakan," celetuk Haedar Nashir disambut tawa oleh Ketua PBNU Said Aqil Siradj.

Di tengah suasana tahun politik yang tidak ideal, Haedar menyatakan pentingnya mengutamakan kebersamaan.

"Apalagi untuk ta'awun, Muhammadiyah dan NU memiliki usaha spesifik. NU punya pesantren, Muhammadiyah punya pendidikan umum. Sekarang sudah sama-sama bergerak. Muhammadiyah punya pesantren dan NU punya pendidikan umum, NU dan Muhammadiyah adalah organisasi besar yang segala gerak-geriknya akan menjadi rujukan. Kami percaya semua organisasi di Indonesia punya perhatian untuk membangun negara yang damai, kendati bukan berarti tanpa masalah," tegas Haedar.

Menanggapi Haedar, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menekankan pentingnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjaga kepribadian umat Islam Indonesia yang dikenal ramah, pemaaf, toleran, terbiasa dengan perbedaan dan menjaga persaudaraan.

"Dari dulu NU dan Muhammadiyah menjaga karakter ini. NU dan Muhammadiyah berkewajiban mengawal ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyah meski tidak ada yang meminta," ujar Said Aqil.

Sementara, menyadari pentingnya kedaulatan tindak kemajuan bangsa dan negara, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan:

1. Berkomitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami. Bersamaan dengan itu menguatkan dan memperluas kebersamaan dengan seluruh komponen bangsa dalam meneguhkan integrasi nasional dalam suasana yang damai, persaudaraan, dan saring berbagi untuk persatuan dan kemajuan bangsa.

2. Mendukung sistem demokrasi dan proses demokratisasi sebagai mekanisme politik kenegaraan dan seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan dengan profesional, konstitusional, adil, jujur, dan berkeadaban. Semua pihak agar mendukung proses demokrasi yang substantif serta bebas dari politik yang koruptif dan transaksional demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai Agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia.

3. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang konstruktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat yang makmur baik material maupun spiritual, serta peran politik kebangsaan melalui program pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan bidang-bidang strategis lainnya. Komunikasi dan kerjasama tersebut sebagai perwujudan ukhuwah keumatan dan kebangsaan yang produktif untuk kemajuan Indonesia.

4. Pada tahun politik ini semua pihak agar mengedepankan kearifan, kedamaian, toleransi, dan kebersamaan ditengah perbedaan pillhan politik. Kontestasi politik diharapkan berlangsung damal, cerdas, dewasa, serta menjunjung tinggi keadaban serta kepentingan bangsa dan negara.Hindari sikap saling bermusuhan dan saling menjatuhkan yang dapat merugikan kehidupan bersama.Kami percaya rakyat dan para elite Indonesia makin cerdas, santun, dan dewasa dalam berpolitik.(affandi/muhammadiyah/bh/sya)