JAKARTA (BeritaJUKUM.com) � Komisi Nasional Hak Asasi Manusia IKomnas HAM) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan sejumlah tokoh yang berada di Papua. SBY harus segera mendatangi langsung Papua untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan sejumlah tokoh yang ada di Papua.

"Secara khusus, kami minta SBY untuk datang ke Papua. Ini permintaan dari beberapa pendapat tokoh-tokoh adat Papua dan sebaiknya SBY datang, terbuka berbicara, apa mau pemerintah dan apa mau masyarakat Papua. Bicarakanlah sebagai pra untuk menuju pembicaraan Papua yang lebih damai, lebih utuh. Menjadi bagian persaudaraan kita di Negara Republik Indonesia ini," kata Ketua Komnas HAM Ridha Saleh di Jakarta, Rabu (7/12).

Menurut Ridha, komunikasi tersebut penting sebagai langkah awal untuk menuju pembicaraan Papua yang lebih damai dan baik. Kedatangan Presiden SBY ini kata Ridha juga diinginkan oleh sejumlah tokoh yang ada di Papua. Penambahan aparat ke Papua segera dihentikan. Menurut Ridha, hal ini hanya akan menambah ketegangan dan banyak korban dari masyarakat sipil.

Dewan Adat Daerah Paniai, Papua mendatangi kantor Komnas HAM,untuk mengadukan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat, terutama pasca penambahan jumlah aparat Brimob di daerah tersebut.

Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, John NR Gobai menyatakan bahwa penambahan aparat di daerahnya sangat membuat masyarakat ketakutan karena para pasukan Brimob tersebut kerap melakukan pemeriksaan ke rumah-rumah masyarakat sipil.

Menurut John Gobai, mereka (aparat keamanan) juga telah menembak dua masyarakat sipil yang dikira aparat adalah anggota Organisasi Papua Merdeka. Padahal menurutnya, bisa dipastikan dua warga tersebut adalah masyarakat sipil biasa.

Untuk itu, dia meminta Kapolri agar secepatnya menarik semua aparat Brimob yang didatangkan beberapa waktu lalu ke Paniai. Dia juga mendesak agar tindakan sewenang-wenang pasukan Brimob yang mengkambinghitamkan masyarakat sipil dengan stigma anggota OPM dihentikan.

"Karena permintaan kami adalah menarik mereka kembali, tidak boleh ada di Paniai. Karena dengan polisi yang ada di sana sudah cukup. Situasi Paniai sebenarnya sangat kondusif untuk orang bisa melakukan aktivitasnya secara baik. Tetapi justru kehadiran aparat Brimob ini justru membuat orang tambah resah kemudian kekerasan juga terjadi di sana," ujar John Gobai.

Sebelumnya Pemerintah Indonesia mengklaim proses dialog dengan warga Papua masih terkendala dengan sulitnya mencari perwakilan yang diakui seluruh warga. Sedangkan utusan pemerintah untuk Papua, Farid Husain menyatakab bahwa saat ini ada sejumlah faksi yang berbeda baik di tubuh gerakan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka maupun petinggi politiknya.(voa/irw)