JAKARTA, Berita HUKUM - Kualitas komunikasi politik yang dilakukan para pemimpin lembaga negara ikut menentukan dan berpengaruh terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan. Tidak saja antarlembaga negara, komunikasi politik juga harus diperbaiki antar partai politik. Demikian disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie dalam pertemuan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jumat (22/3).

Ketua DPR membawa isu-isu penting dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, yang lebih mendasar adalah menjaga proses politik dan demokrasi kita dalam bingkai koridor konstitusi. “Demokrasi memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan dalam bingkai konstitusi. Karenanya, kita tidak mentolerir segala aktivitas politik yang inkonstitusional, termasuk dalam hal ini terkait dengan isu penggulingan pemerintahan yang sah dan demokratis.”

Hadir dalam pertemuan tersebut Presiden dan Wakil Presiden, Ketua MK, Ketua MA, Ketua KY, Ketua BPK, Ketua MPR, Ketua DPD, dan beberapa menteri. Pertemuan tersebut mengonsolidasikan agenda menjelang akhir masa tugas para pemimpin lembaga negara. Progres dari masing-masing lembaga disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Di tahun politik 2013 ini, lanjut Ketua DPR, stabilitas politik harus kian ditingkatkan seiring pelaksanaan pemilu 2014. “Kita bersyukur bahwa kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berjalan dengan baik,” kata Ketua DPR.

Di bidang ekonomi, ada beberapa isu penting yang disampaikan Ketua DPR, yaitu pertumbuhan ekonomi semakin baik, berkualitas, dan prospektif. “Harus diakui bahwa Pemerintahan Presisden Susilo Bambang Yudhoyono telah mampu menunjukkan forforma ekonomi Indonesia yang semakin baik dan prospektif. Keberhasilan ini layak memperoleh apresiasi.”

Di sisi lain, pemerintah harus tetap bekerja keras dan dituntut mampu mengeluarkan regulasi yang tepat dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi. Di antara persoalan ekonomi yang paling mendesak adalah melakukan stabilitas harga kebutuhan pokok seperti harga bawang, cabai, dan lain-lain. Selain itu, harus dicari solusi yang tepat dalam mengambil kebijakan soal BBM. Subsidi BBM harus tepat sasaran, sehingga rakyat tidak terbebani lagi dan negara pun lepas dari beban subsidi berlebih.(wy/dpr/bhc/mdb)