JAKARTA, Berita HUKUM - Berpolitik dengan membangun partai tetap terhormat sepanjang beretika dan berkomitmen baik. Partai politik justru harus menjadi kawah candradimuka untuk melahirkan pemimpin bangsa. Namun, efek dari rentannya bahaya korupsi politik harus dicegah sejak awal perekrutan caleg.

Demikian ditegaskan anggota DPR RI Sohibul Iman dalam Dialog Parlemen di Press Room DPR, Kamis (14/2). Acara yang bertemakan “Bersih-bersih partai ini” menyorot maraknya korupsi politik yang dilakukan para kader partai. Ini juga merupakan dilema dari sistem pemilu kita yang sangat rentan disusupi politik uang.

Sohibul Iman yang akan menggantikan Wakil Ketua DPR Anis Matta ini menyatakan setuju harus ada perbaikan UU politik, misalnya dengan membatasi biaya kampanye.

Pada pembahasan UU Pemilu, FPKS dan FPDI Perjuangan, bertahan pada usulan sistem proporsional tertutup untuk menghindari pemilu berbiaya tinggi. Dengan proporsional tertutup, kertas suara juga semakin ringkas dan hemat.

Bila rekrutmennya baik, sistem proporsional tertutup juga akan baik. Namun, akhirnya DPR memutuskan proporsional terbuka. Walaupun, lanjut Sohibul Iman, FPKS sendiri agak gamang mengusulkan proporsional tertutup.

Namun, apapun sistemnya, partai harus mengawasi dengan ketat rekrutmen calegnya masing-masing. Jangan ada lagi politik uang. Dan partai memang tempat melahirkan pemimpin bangsa.

Hal yang penting untuk dilakukan pula adalah pendidikan politik kepada masyarakat kita. Sejak ORBA, masyarakat kita cenderung menunggu pemberian materi daripada menanyakan program kerja caleg. Jadi peluang money politic tidak saja datang dari calegnya itu sendiri, tapi juga masyarakat konstituennya.

Sohibul Iman mengatakan, kampanye dengan sistem proporsional terbuka kerap mengotori kota, karena para caleg bersaing dan berlomba-lomba untuk dikenal konstituennya dengan menempelkan poster dan spanduk.

Ia sendiri mengaku tak mau menggunakan cara seperti itu. Untuk berkampanye, kata Sohibul, ia lebih suka berkampanye lewat penempelan banner di angkutan-angkutan umum. Inilah sekadar model dan plus minus dari sistem pemilu kita.(mh/dpr/bhc/rby)