Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    

Lagi, Ratusan Sopir Angkutan Umum Kena Tilang
Friday 02 Dec 2011 18:59:12
 

Petugas Dishub tengah melakukan penertiban terhadap angkutan umum (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kembali melakukan razia terhadap angkutan umum di lima wilayah Jakarta, Jumat (2/12). Sama seperti sebelumnya, operasi ini dilangsung di sejumlah terminal, antara lain Kampung Rambutan, Kampung Melayu, Muara Angke, Kota dan Pasar Minggu.

Dalam razia yang dilakukan pukul 09.00-11.00 WIB itu, petugas Dishub berhasil menilang 207 sopir angkutan umum. Jumlah itu dengan rincian , di Terminal Kampung Rambutan menilang 70 sopir, Kampung Melayu (24), Muara Angke (45), Kota (36) dan Pasar Minggu (32). “Mereka ditilang, karena tidak melengkapi identitas maupun atributnya," kata Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono kepada wartawan, Jumat (2/12).

Menurut dia, penertiban ini dilakukan sesuai Kepmenhub Nomor 35/2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Dengan hasil hari ini, memperlihatkan tingkat kesadaran sopir akan pentingnya kelengakapan itu masih kurang. Sebab, sebelumnya, Dishub juga menilang 203 sopir pada kamis (1/12) kemarin.

Dalam operasi hari ini, lanjut dia, pihaknya telah menerjunkan 250 personel. Sopir yang kedapatan tidak menggunakan seragam, serta tidak dilengkapi dengan Kartu Pengenal Pengemudi (KPP) dan Kartu Pengenal Anggota (KPA). Atas pelanggaran itu, langsung dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di pengadilan setempat.

Penertiban, ditegaskan Pristono, akan terus dilakukan oleh Dishub DKI Jakarta. Pada Januari mendatang masih ada pelanggaran, tegas Udar, sanksi yang diberikan akan meningkat mulai dari pembekuan izin operasi selama 16 minggu hingga pencabutan izin operasi. “Ini penting untuk memberi efek jera bagi para sopir tembak sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan umum,” tandasnya.(bjc/irw)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya

• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2