JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Pusat didorong untuk lebih fokus dalam melakukan mitigasi bencana. Sebab, berkaca dari peristiwa banjir yang menimpa sejumlah daerah seperti Jabodetabek dan Banten yang lalu, Pemerintah Pusat dinilai hanya terlalu gencar sebatas melakukan pembenahan infrastruktur yang rusak akibat terjadinya bencana sebagai bagian dari solusi penanganan bencana.

Untuk itu, Pemerintah Pusat perlu memiliki dana alokasi khusus terkait bencana mitigasi bencana yang banyak dialokasikan ke daerah. Demikian dipaparkan Anggota Komisi V DPR RI Irwan saat diwawancarai Parlementaria sesaat sebelum Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

"Seperti dalam peristiwa banjir yang masih saja melanda di berbagai daerah terutama wilayah Jabodetabek dan Banten beberapa waktu lalu, Pemerintah seolah lupa bahwa penanganan bencana terbaik adalah dengan fokus kepada mitigasi bencana, jangan sebatas terlalu fokus dengan penanganan pasca bencana," ujar Irwan.

Karena, sambung Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, bagaimanapun Pemerintah Daerah yang lebih mempunyai wilayah dan mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa meminimalisir dampak maupun meminimalisir potensi bencana. Sehingga jangan sampai, tutur Irwan, dana alokasi hanya terpusat di Pemerintah Pusat.

"Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita ini harus banyak dialokasikan untuk program-program mitigasi bencana. Termasuk, kajian-kajian meminimalisir dampak bencana," tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur tersebut.

Lebih lanjut, Irwan menegaskan ke depannya infrastruktur harus dibangun sebaik mungkin. Jangan sampai, kata Irwan, infrastruktur yang sudah dibangun dengan dana yang luar biasa pendanaannya tersebut kemudian rusak akibat menjadi langganan bencana seperti banjir dan longsor, lalu menyebabkan Pemerintah sibuk dengan perbaikannya.

"Justru, sebelum itu dialokasikan untuk pembangunan maupun alokasi anggaran maka harus dilakukan kajian terlebih dulu seperti kajian terkait dampak lingkungan dan kajian terkait kondisi geografis itu harus betul-betul tuntas," pungkas Irwan.(pun/sf/DPR/bh/sya)