Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Legislator Ingatkan Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional
2021-01-21 13:20:57
 

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.(Foto: Andri/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah untuk pentingnya membentuk badan pangan nasional sebagai upaya mengelola beragam pasokan pangan agar selalu tersedia secara memadai. Johan mengungkapkan, selama ini kelemahan utama dalam mengatasi permasalahan produk hortikultura adalah distribusi dan pasokan yang tidak merata.

"Perlu segera dibentuk badan pangan nasional yang bertugas mengelola suplai, distribusi, pasar, dan lain-lain, untuk menjamin ketersediaan dan menjaga kestabilan harga baik pada saat harga tinggi maupun pada saat harga jatuh," ujar Johan dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Jakarta, Rabu (20/1).

Politisi Fraksi PKS itu mengungkapkan kerap menemukan realitas bahwa produksi hortikultura seperti produk cabai dan bawang merah secara agregat dalam satu tahun sebenarnya sudah melebihi kebutuhan konsumsi. Namun, masih sering ditemukan kekurangan suplai dan terjadi fluktuasi harga akibat kesenjangan suplai antar waktu maupun antar wilayah.

Di sisi lain, sambung Johan, pembentukan badan pangan nasional perlu komitmen dan penguatan strategi pemerintah dalam upaya pengendalian impor produk hortikultura. Serta, berupaya mengatasi berbagai persoalan yang muncul pada penerbitan RIPH (Rencana Impor Produk Hortikultura).

Untuk itu, Johan mendorong pemerintah untuk selalu mengembangkan sentra produksi hortikultura dengan dukungan teknologi budidaya seperti varietas unggul, bibit bermutu, teknologi produksi lapang dan teknologi pascapanen untuk meningkatkan daya saing produk hortikultura nasional.

"Tujuannya, supaya lebih mandiri dan tidak tergantung dengan produk impor. Maka, saya mengusulkan perlu dikembangkan sistem pasar yang lebih berkeadilan bagi seluruh pelaku agribisnis hortikultura dan harga lebih terjangkau oleh konsumen sehingga produk lokal lebih laku dan tidak kalah dengan produk impor," pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Barat I tersebut.(pun/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
  Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
  Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
  Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
  Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
ads1

  Berita Utama
5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

Pengurus Partai Ummat Yogyakarta Buang Kartu Anggota ke Tong Sampah

Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang

Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

 

ads2

  Berita Terkini
 
Psikiater Mintarsih Ungkap Kalau Pulau Dijual, Masyarakat akan Tambah Miskin

5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

Psikiater Mintarsih: Masyarakat Pertanyakan Sanksi Akibat Gaduh Soal 4 Pulau

Terbukti Bersalah, Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara

Alexandre Rottie Buron 8 Tahun Terpidana Kasus Pencabulan Anak Ditangkap

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2