Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BPOM
Legislator Pertanyakan Sikap Kontraproduktif BPOM
2022-04-05 21:00:59
 

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mempertanyakan sikap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang belakangan ini giat meramaikan slogan Cek Klik (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluarsa) kepada masyarakat, namun juga memberikan kelonggaran terhadap masa expired vaksin. Ia menilai, program yang dijalankan BPOM tampak kontraproduktif.

"Nah ini yang menjadi kontra produktif terhadap apa yang diupayakan, apalagi yang sudah disosialisasikan," ujar Irma dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).

Ia mengakui, pertanyaan tersebut banyak disampaikan masyarakat. Menurut Irma, hal tersebut menjadi pertanyaan yang penting dijawab oleh BPOM agar masyarakat tidak bingung antara fakta yang disosialisasikan dengan fakta yang dilakukan BPOM.

"Pertanyaan pertanyaan masyarakat ini sangat kritis ibu, kenapa BPOM dalam sosialisasinya selalu mengatakan bahwa ceklik itu penting, terutama di poin expired date. Jangan sampai makanan-minuman yang sudah expired dan obat-obatan yang sudah expired itu kita konsumsi. Sementara BPOM memberikan atau memberikan kelonggaran untuk adanya perpanjangan masa expired vaksin," jelas politisi Partai NasDem ini.

Dirinya berharap, dengan adanya penjelasan yang konstruktif kepada masyarakat, hal tersebut tidak menjadi bola liar yang kemudian membuat pemerintah menjadi sasaran amuk dari masyarakat. Meski begitu, legislator dapil Sumatera Selatan II tersebut juga memberikan apresiasi terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPOM bersama DPR RI.

Menurut Irma, program tersebut terasa sekali manfaatnya bagi masyarakat meski dalam hal pengujian makanan di pasaran, hal tersebut belum berjalan dengan mulus. "Karena dengan adanya komunikasi yang begitu baik, sosialisasi yang begitu baik, memang masyarakat menjadi tahu," terang Irma.(hal/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > BPOM
 
  Legislator Pertanyakan Sikap Kontraproduktif BPOM
  Kasus MLM, Komisi III Bisa Panggil Pihak BPOM
  BPOM Tanda Tangani Komitmen Pakta Integritas dengan Asosiasi untuk Tidak KKN
  BPOM Temukan 50 Merk Obat Kuat Ilegal dan Berbahaya
  Operasi Pangea, Badan POM Sita 20,7 Juta Item Produk Ilegal Termasuk Palsu
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2