JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menpan dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar merasa yakin uang miliaran rupiah yang tersimpan dalam rekening para PNS muda merupakan uang titipan sejumlah proyek kementerian bersangkutan. Pihaknya pun meminta KPK dan instansi terkait untuk memeriksa rekening-rekening tersebut dan memastikan asal dari uang tersebut.

“Ada banyak kejanggalan dalam proses penyerapan proyek di banyak kementerian. Aneh, di banyak instansi penyerapan anggaran di November baru 70%, tapi pada Desember sudah 100%. Ini menyalahi (peraturan). Kami minta KPK meneliti, apakah uang pribadi atau hasil penyimpangan atau uang titipan proyek," kata dia dalam sebuah seminar di Jakarta, Selasa (6/12).

Menurut dia, jika institusi penegak hukum menemukan penyimpangan uang negara, yang bersangkutan harus diproses secara hukum para PNS muda yang merupakan pemilik rekening. Hal ini untuk mencegah, agar tidak ada lagi uang negara yang dititipkan tersebut. “Tapi inti persoalannya adalah semua ini akibat pola penyerapan anggaran yang tidak efektif,” jelas politisi PAN itu.

Dalam kesempatan terpisah, Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Tetan Masduki menyatakan bahwa atasan PNS muda mengetahui perihal rekening gendur tersebut. Kasus ini mirip dengan Gayus Halomoan Tambunan. Pasalnya, mereka belum memiliki kekuasaaan dan jabatan yang kuat untuk mendukung penyimpangan yang dilakukannya itu.

"Kasus rekening gendut PNS mudah ini fenomena Gayus (Tambunan). Ini menunjukkan reformasi birokrasi gagal. KPK tanpa diminta harus mengusut dari segi hukum, karena sangat tidak masuk akal kalau dilihat dari pendapatan mereka. Rekening bisa jadi dari transaksi suap atau mereka adalah operator dari bos-bosnya,” ungkap Teten.

Namun, Teten cenderung menilai bahwa PNS muda yang memiliki uang milyaran ini adalah korban dari sepak terjang atasannya. Pasalnya, mereka kemungkinannya sangat kecil untuk menerima suap. Apalagi dikaitkan dengan jabatan mereka yang rendah dan cukup sulit melakukan penyelewengan kekuasaan yang maksimal. "Saya cenderung lebih yakin mereka dimanfaatkan atasannya,” jelas pendiri ICW tersebut.(mic/spr/wmr)