JAKARTA, Berita HUKUM - Mencegah kesimpang-siuran serta disinformasi sehubungan dengan berbagai pemberitaan yang dilansir (sejak 8/10/2014) berbagai media cetak dan online nasional yang memberi kesan bahwa saya ataupun Koalisi Merah Putih (KMP) akan menghambat jalannya pemerintahan Joko Widodo, dengan ini saya menyatakan beberapa hal berikut ini:

1. Pemberitaan tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan opini publik terhadap saya pribadi maupun Koalisi Merah Putih.

2. Berita-berita tersebut ditulis sebagai terjemahan kutipan dan olahan dari wawancara saya dengan beberapa media asing, yang isinya sangat berbeda dari aslinya, serta diterjemahkan secara berbeda dari hasil wawancara asli, yang dilakukan dalam bahasa Inggris, baik konten maupun konteksnya.

3. Tulisan yang menyimpulkan bahwa saya dan atau KMP akan bertindak menghambat pemerintahan Jokowi adalah hal yang tidak benar dan merupakan manipulasi besar yang tidak bertanggung jawab.

4. Ada dua hal prinsip yang mendasari serta menjadi konteks dalam pernyataan saya ketika menjawab pertanyaan pewawancara mengenai sikap dan posisi saya maupun KMP yaitu: Saya dan KMP akan bersikap konstruktif dan proaktif terhadap pemerintahan Joko Widodo. Konstruktif: yaitu akan mendukung segala kebijakan yang akan berdampak baik bagi rakyat Indonesia, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Proaktif: berarti mengawasi, mengkritik dan mengkoreksi kebijakan pemerintah yang akan mungkin merugikan rakyat, merusak keutuhan NKRI serta yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 45 maupun Bhineka Tunggal Ika. Kedua hal tersebut sesuai dengan fungsi parlemen yang diatur oleh konstitusi negara Indonesia dan juga dilakukan oleh parlemen di negara-negara demokrasi di dunia sesuai dengan sistem mereka masing-masing.

5. Tindakan memenggal, memanipulasi dan menyajikan berita kepada publik terlepas dari konteks dan kebenaran, telah membuktikan bahwa media telah meninggalkan prinsip berintegritas, profesional, berimbang dan menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab berdasarkan Pancasila.

6. Kenyataan ini, sangat memprihatinkan karena tidak saja merugikan pihak yang dijadikan korban tetapi merupakan tindakan yang sangat membodohi rakyat dan tidak memberi kontribusi positif apapun bagi bangsa Indonesia yang sedang berjuang untuk bangkit menjadi Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih bernartabat.

Jakarta, 10 Oktober 2014

Hashim Djojohadikusumo

Demikian rilis pers yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat (10/10) sebagai tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo setelah diberitakan begitu luas dan terkesan sangat negatif di media. Jika membaca versi aslinya dalam bahasa Inggris, jauh dari yang diberitakan oleh media nasional.(ar/pg/bhc/sya)