Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi III DPR
Muhajir Sodruddin Pertanyakan Visi KPK dalam Pencegahan Korupsi
Thursday 07 Feb 2013 02:03:45
 

A Muhajir Sodruddin, SH MH Anggota Komisi III dari FPAN saat RDP dengan KPK, Rabu (6/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) DPR dengan KPK, Muhajir Sodruddin, Anggota baru di Komisi III DPR, dimana sebelumnya Muhajir, Politisi dari FPAN ini duduk di Komisi VI.

Muhajir mencecar pertanyaan kepada Komisioner KPK, "bila KPK melakukan proses penangkapan merupakan penegakkan hukum apa hanya sebagai pencintraan, bahasa yang di sampaikan bahasa subjektif dalam penanganan kasus Korupsi.

Visi dan Misi KPK menjadi Lembaga penggerak anti Korupsi, "sampai sejauh mana program KPK kedepan dalam hal Pencegahan, hingga ke tingkat pejabat di Provinsi dan Kabupaten, terkait Pemilukada sejauh mana Visi KPK," ujar A Muhajir Sodruddin SH MH yang mempunyai latar belakang Lawyer.

Komisioner KPK Andan Pandu Praja, menjawab pertanyaan ini dan menjelaskan, "kita utamankan dahulu super visinya, minta proses penegakkan hukum bila terlalu cepat, dan bisa diekspose hingga ke daerah," ujarnya.

Adnan menambahkan bahwa, jumlah laporan masuk ke DuMas KPK, dalam 1 tahun ada 5.000 sampai 6.000 kasus aduan masyarakat, sedangkan tidak semua pengaduan yang terindikasi ada unsur korupsi, atau kasus korupsi yang dapat ditangani dengan tepat oleh KPK.

Masuk juga Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN), dan masuk juga Gratifikasi, jadi saluran sangat banyak di KPK, hanya kasus korupsi saja, cuma Intensitas dan kualitas, sangat jauh dan tidak sebanding dengan Penyidik yang ada," ungkapnya.

"KPK mengerakkan pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien, mengenai gratifikasi, sangat minim pemahaman masyarakat tentang hal ini," ujarnya.

Sementara kerjasama dibidang pencegahan, akan ada program-program penguatan demokrasi, dimana KPK akan bekerjasama dengan Partai Politik kedepanya.(bhc/put)



 
   Berita Terkait > Komisi III DPR
 
  Nasir Djamil Harap BNPT dan BNN Lakukan Transformasi dan Kolaborasi
  Legislator Usulkan Masalah Proses Eksekusi Perdata Ditarik ke Pusat
  Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi
  Keanggotaan Komisi III DPR RI Ditetapkan
  Polri Terlalu Reaktif Amankan Demonstran Tolak Jokowi di Tuban
 
ads1

  Berita Utama
Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah

Prabowo di Sidang PBB: Indonesia Siap Kerahkan 20.000 Orang untuk Perdamaian Gaza

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratusan Siswa di Yogakarta Keracunan MBG, Wali Kota Hasto Telepon Kepala BGN

Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri

Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2