JOMBANG (BeritaHUKUM.com) – Maraknya kasus perkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di dalam angkutan kota (angkot) di sejumlah kota di Indonesia, mendapat kritis keras dari aktivis hak-hak kaum tersebut. Hal itu memperlihatkan bukti bahwa negara telah gagal memberikan rasa aman dan melindungi perempuan.

“Kaum perempuan perempuan tengah mengalami ketakutan kalau berada di dalam angkutan umum. Mereka lebih memilih menghindari menggunakan transportasi umum tersebut, agar tidak menjadi korban selanjutnya. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Jika tidak diambil langkah penting, Indonesia akan mendapat julukan negara tidak bermoral,” kata Direktur Woman Crisis Centre (WCC) Jombang, Palupi Pusporini, Jumat (27/1).

Menurut dia, kasus-kasus pelecehan seksual dan perkosaan terhadap perempuan tersebut membuktikan bahwa negara telah gagal melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan. Negara belum melakukan upaya yang maksimal untuk perlindungan perempuan. Pemerintah wajib memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para pengguna jasa angkutan umum, khususnya kaum perempuan.

“ Selain menyediakan alat transportasi umum khusus perempuan, pemerintah melalui aparat penegak hukum harus menjatuhkan hukuman seberat mungkin bagi pelaku perkosaan dan pelecehan seksual. Dengan cara itu, setidaknya bisa menekan tindak kejahatan tersebut dan pelaku akan berpikir beribu kali sebelum melakukan tindakan tak bermoral itu,” tegas Palupi.

Pihaknya mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya pengusaha angkutan umum. Organda sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab, juga harus berinisiatif untuk menyediakan jasa angkutan umum yang aman bagi perempuan.

“Polisi sebagai alat Negara juga punya kewajiban besar untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Tapi faktanya kasus pelecehan seksual dan perkosaan didalam angkutan umum masih saja terjadi, dan negara hanya diam saja. Jangan terus dibiarkan, harus ada kebijakan radikal untuk melindungi kaum perempuan,” tandasnya. (sin/ans)