ACEH, Berita HUKUM - Nelayan Aceh Timur meminta Pemerintah Aceh memperhatikan fasilitas Nelayan, Hal tersebut disampaikan Panglima Laot PPI Idi, Junaidi 60, saat berbincang bincang, dengan perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.

Menurut Junaidi lagi, selama ini tidak ada sedikitpun bantuan dari pemerintah untuk Nelayan di aceh timur, bahkan fasilitas Pusat Pendataran Ikan (PPI) pun semuanya harus membayar sewa ke pihak PPI seperti workshop, gudang, bahkan alat pengangkat boat rusak pun harus membayar.

"Untuk sekali angkat ke darat ataupun turun ke sungai, Kami kadang merasa malu dengan boat tamu yang singgah di sini, jangankan tempat istirahat dan tempat ibadah, toiletpun tidak tersedia di sekitar pelabuhan, padahal seharusnya dengan kondisi PPI Idi yang sangat strategis ini, fasilitas umum seperti itu harus tersedia di PPI ini" kata Panglima Laot tersebut.

Dalam pantauan YARA di PPI Idi banyak permasalahan yang dikeluhkan Nelayan, selain mengeluhkan bantuan yang tidak pernah menyentuh Nelayan, mereka juga meminta agar YARA menggugat Pemerintah Aceh agar menepati janjinya yang akan memberikan uang 1jt/KK.

Panglima Laot juga mengharapkan agar dibangun pabrik Es untuk kebutuhan Nelayan, saat ini nelayan harus membeli satu batang Es seharga Rp.22.000,- sedangkan jika dibeli langsung di pabriknya hanya Rp.9000, nelayan juga butuh mobil box pendingin untuk membantu Nelayan membawa hasil tangkapannya ke daerah yang harganya lebih mahal jika harga ikan di PPI Idi murah.

Saat ini ada 3 unit mobil Box pendingin di PPI Idi, tetapi itu disewakan ke daerah luar Aceh timur oleh PPI Idi. "Selama ini tidak ada apapun yang terbantu dari Pemkab, Kami Nelayan sangat mengharapkan fasilitas yang membantu dan mempermudah aktivitas nelayan disini, ini yang dibangun malah bangunan untuk berjualan yang akan disewakan".

"Kami tidak perlu itu," tambah Junaidi yang juga salah satu Korban konflik pada masa Daerah Operasi Mileter (DOM) Aceh lalu, dari hasil pantauan YARA kondisi kehidupan nelayan Aceh timur sangat memperihatinkan, YARA meminta Pemerintah Aceh memperhatikan dengan serius nasib Nelayan.

"Mereka harus diberi modal hidup dengan dibantu satu boat kecil penangkap ikan saja sudah sangat membantu untuk satu KK, untuk faslitas aktivitas nelayan seperti yang dikeluhkan Panglima Laot Idi, pemerintah tidak boleh mengkomersilkan Nelayan seperti yang dilakukan selama ini di PPI Idi," Pungkas Junaidi.(bhc/kar).