Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PKPI
PKPI: Dapil yang Gugur Hadir di Mukernas
Saturday 29 Jun 2013 19:01:13
 

Situasi Mukernas PKPI.(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
 
BOGOR, Berita HUKUM - Meski diketahui kecewa atas digugurkannya pencalonan legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari tiga daerah pemilihan (dapil) yang digugurkan tersebut, tetap hadir.

"Semua ada, dapil NTT 1 ada, Jabar V dan Jabar VI," ujar Wasekjen PKPI, Rully Soekarta saat ditemui pewarta BeritaHUKUM.com di lokasi Mukernas, Caringin, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/6).

Rully juga menyebutkan, bahwa pihaknya saat ini sudah mengikuti proses mediasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Meski demikian, dirinya mengaku kecewa atas keputusan KPU yang bertentangan dengan aturan konstitusi.

"Kita sangat menghormati keputusan dari KPU asal sesuai dengan Konstitusi. Tidak seperti ini yang mengergaji hak politik seseorang," ungkapnya.

"Apalagi dengan ketentuan dua satu, dua satu itu. Untuk mencapai kuota 30 persen, mustinya bisa disingkronisasikan, jika ada calon perempuan yang gugur itu dikurangi saja dua calon laki-laki minimalnya, walaupun kami tidak menginginkan hal tersebut," jelasnya.

Seperti diketahui, KPU mengugurkan anggota DPR RI untuk tiga daerah pemilihan NTT I, Jawa Barat V, dan Jawa Barat VI.(bhc/riz)



 
   Berita Terkait > PKPI
 
  Ketum PKPI: Pentingnya Peran Pemuda dalam Membangun Bangsa
  PKPI Melaporkan Komisioner KPU Hasyim Asyari ke Polda Metro Jaya
  PKPI Resmi Jadi Ikut Pemilu 2019 dengan No Urut 20
  Ketika Hendropriyono Berbeda dengan Yusril
  Gagal Dapat Kursi Camelia Lubis Pulang Kampung
 
ads1

  Berita Utama
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2