SEMARANG, Berita HUKUM - Semangat cinta produk dalam negeri dan benci produk asing yang disampaikan Presiden Joko Widodo harus betul diwujudkan dalam kebijakan, bukan hanya sekadar ucapan tanpa bukti dan akhirnya rakyat kembali yang jadi korban.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono dalam keterangannya, Sabtu (6/3). Riyono mencontohkan, kebijakan food estate yang banyak dikritisi kalangan kampus dan aktivis sebagai kebijakan yang salah dengan potensi kegagalan yang tinggi masih juga dilaksanakan oleh pemerintah. Food estate bukan menambah ketersedian pangan justru merusak sumber pangan dengan rusaknya sumber air alami dari hutan.

"Dari kebijakan food estate ini saja menjadi bukti bahwa Presiden "cinta" produk asing dengan kebijakan sekarang yang akan impor beras 1 - 1.5 juta ton beras dan daging serta gula yang akan dipercepat. Mana bukti Presiden cinta produk dalam negeri?" tanya Riyono.

Riyono mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kemenko Perekonomian sedang mempersiapkan realisasi impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.

Kebijakan impor beras, gula, daging dan berbagai produk pangan akan semakin menjauhkan cita dan kebijakan Presiden yang berjanji akan setop impor sejak menjadi Presiden periode pertama.

"Pak Jokowi harusnya membela petani dan membuat kebijakan yang lebih pro kepada petani, bukan menjadikan impor sebagai jalan utama dalam pemenuhan pangan nasional. Sudah sejak 2014 - 2021 kebijakan pangan tidak mampu hadirkan cinta bagi produk dalam negeri," tegas Riyono

Berdasarkan catatan BPS, pergerakan produksi beras mencapai 54,56%, masih lebih tinggi ketimbang 2019 yang hanya 54,6 persen. Sementara total luasan panen pada 2020 lalu mencapai 10,66 juta hektar, dengan sentra produksi terbesarnya Provinsi Jawa Timur.

"Harga gabah kering giling di tingkat petani masih mengalami kenaikan, sebesar Rp5.320 atau naik 0,03 persen. Ke depan, pergerakan produksi harga gabah kering panen masih akan meningkat," tutur Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini.

"Pak Jokowi para petani kita ditahun 2021 ini masih bisa produksi beras yang bagus, harga juga mulai naik tapi kenapa Pak Jokowi mau impor beras dari petani asing?" tutup Riyono.(PKS?bh/sya)