Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Impor
PKS: Pak Jokowi Katanya Benci Produk Asing, Kok Impor Beras 1.5 Juta Ton?
2021-03-07 05:52:07
 

 
SEMARANG, Berita HUKUM - Semangat cinta produk dalam negeri dan benci produk asing yang disampaikan Presiden Joko Widodo harus betul diwujudkan dalam kebijakan, bukan hanya sekadar ucapan tanpa bukti dan akhirnya rakyat kembali yang jadi korban.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono dalam keterangannya, Sabtu (6/3). Riyono mencontohkan, kebijakan food estate yang banyak dikritisi kalangan kampus dan aktivis sebagai kebijakan yang salah dengan potensi kegagalan yang tinggi masih juga dilaksanakan oleh pemerintah. Food estate bukan menambah ketersedian pangan justru merusak sumber pangan dengan rusaknya sumber air alami dari hutan.

"Dari kebijakan food estate ini saja menjadi bukti bahwa Presiden "cinta" produk asing dengan kebijakan sekarang yang akan impor beras 1 - 1.5 juta ton beras dan daging serta gula yang akan dipercepat. Mana bukti Presiden cinta produk dalam negeri?" tanya Riyono.

Riyono mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kemenko Perekonomian sedang mempersiapkan realisasi impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.

Kebijakan impor beras, gula, daging dan berbagai produk pangan akan semakin menjauhkan cita dan kebijakan Presiden yang berjanji akan setop impor sejak menjadi Presiden periode pertama.

"Pak Jokowi harusnya membela petani dan membuat kebijakan yang lebih pro kepada petani, bukan menjadikan impor sebagai jalan utama dalam pemenuhan pangan nasional. Sudah sejak 2014 - 2021 kebijakan pangan tidak mampu hadirkan cinta bagi produk dalam negeri," tegas Riyono

Berdasarkan catatan BPS, pergerakan produksi beras mencapai 54,56%, masih lebih tinggi ketimbang 2019 yang hanya 54,6 persen. Sementara total luasan panen pada 2020 lalu mencapai 10,66 juta hektar, dengan sentra produksi terbesarnya Provinsi Jawa Timur.

"Harga gabah kering giling di tingkat petani masih mengalami kenaikan, sebesar Rp5.320 atau naik 0,03 persen. Ke depan, pergerakan produksi harga gabah kering panen masih akan meningkat," tutur Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini.

"Pak Jokowi para petani kita ditahun 2021 ini masih bisa produksi beras yang bagus, harga juga mulai naik tapi kenapa Pak Jokowi mau impor beras dari petani asing?" tutup Riyono.(PKS?bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Utang Melebihi Setengah Aset, Wakil Ketua MPR: Perlu Langkah Strategis Kurangi Utang

Ustadz di Tangerang Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal, Saat Pulang dari Masjid

Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas

Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah

 

ads2

  Berita Terkini
 
Cegah Covid-19, Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Pintu Masuk

HNW: Empat Pilar Adalah Hasil Kesepakatan Bangsa Yang Harus Dijaga dan Dipertahankan

Ditahan KPK, Azis Syamsuddin Dijebloskan ke Rutan Polres Jaksel dengan Kondisi Diborgol

Eksepsi Penasihat Hukum Tergugat Edy Ishak Menolak Gugatan PT Intajaya Bumimulia

Asal-usul Senpi Anggota DPRD Tangerang, Beli dari Anggota Polda Metro Jaya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2