JAKARTA, Berita HUKUM - jejaring think tank Indonesia, Policy Research Network (PRN) mengajak para stakeholder menyelami setahun kinerja pemerintahan Jokowi – JK dalam berbagai sektor melalui kajian berbasis bukti dengan cara mengadakan sebuah seminar. Dan salah satu pembahasan yang diangkat dalam acara yang diadakan di Paramadina Graduate School, The Energy Tower, SCBD Jakarta pada Rabu, (21/10) adalah tentang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mencakup didalamnya mengenai Angka Kematian Ibu Melahirkan atau yang biasa disebut dengan AKI.

Masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) kini sudah satu tahun lamanya. Dan tentu saja, banyak penilaian diberikan para pakar yang kerap didasari oleh opini publik dan pemberitaan yang berkembang, tentang kinerja kerja pasangan ini. Tingkat popularitas pemerintahan pun naik turun sesuai pemberitaan.

Akibat tekanan yang muncul, pengambil kebijakan cenderung melahirkan keputusan yang responsif dan reaksioner demi menjaga popularitas, tanpa basis bukti yang kuat. Ironis mengingat kebijakan publik selaiknya bersifast fundamental dan memperioritaskan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

Medelina K. Hendytio pembicara dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menjelaskan bahwa, angka Kematian Ibu atau AKI merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Seperti yang kita ketahui, saat seorang ibu sedang melahirkan, itu artinya ia sedang berada diambang kematian karena risiko yang cukup tinggi.

Mengapa hal ini dapat terjadi? Apa penyebab kematian ibu di Indonesia? Beberapa faktor penyebab kematian ibu adalah karena penyakit (darah tinggi, pre-eclamsia, HIV, TBC), aborsi, pernikahan dini, pendidikan yang rendah, kualitas pelayanan kesehatan yang rendah, tidak adanya infraktruktur kesehatan, kapasitas bidan pun masib rendah, dominannya peran dukun, aspek kultural (patriarkhi, subordinasi wanita, posisi inferior), kemiskinan eklamsia/ pre – eklamsia, pendarahan pasca melahirkan, masalah pada masa nifas, dan lain sebagainya. Namun, tentu saja semua hal ini dapat kita minimalisir dengan berbagai upaya.

Medelina K. Hendytio pun menambahkan bahwa, sebenarnya berbagai program telah dilakukan untuk mengurangi angka kematian ibu seperti misalnya untuk wilayah Jambi, pemerintah memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil agar tetap sehat dan mengurangi risiko meninggal saat melahirkan. Namun ternyata, hal ini hanya dilakukan dibeberapa daerah dan tak menyeluruh. Tak hanya itu, berbagai kebijakan lainnya pun telah dibuat. Namun ternyata hal ini tak banyak berpengaruh.

Lalu bagaimana sebenarnya peran pemerintah dalam menekan Angka Kematian Ibu? Sebenarnya sudah cukup banyak hal yang dilakukan pemerintah daerah dengan melakukan inisiatif-inisiatif yang cukup baik. Namun tentu saja ini semua tak akan lepas dari peran serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kita sendiri bahwa seorang ibu hamil memang perlu perhatian lebih. Oleh karena itu, sebaiknya untuk mengurangi AKI di Indonesia konsultasikan segala situasi dan kondisi tentang perkembangan kehamilan seorang ibu pada bidan atau dokter. Disisi lain, tentu kita pun berharap bahwa pemerintah semakin peduli dengan menghadirkan program dan kebijakan baru yang lebih efisien agar AKI dapat mengalami penurunan.(bh/yun)