JAKARTA, Berita HUKUM - Komando dan Kendali hanya satu dan berada di tangan Panglima TNI. Saya selaku Panglima TNI memberikan jaminan penuh tentang soliditas TNI, sehingga kalau terjadi sesuatu hal hanya satu Panglimanya yaitu Panglima TNI, tidak ada yang lain. Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko kepada insan pers usai memberikan pengarahan kepada para Perwira Tinggi TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jum’at (13/6), yang dihadiri oleh Wakasad, Wakasal, Wakasau, Kasum TNI serta para Panglima Komando Utama Operasional (Pangkotamaops) TNI dan Panglima Komando Utama Pembinaan (Pangkotamabin) TNI.

Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko juga menekankan kembali tentang netralitas TNI dan seluruh Panglima menyatakan akan bekerja keras untuk memberikan penekanan atas netralitas TNI, untuk itu masyarakat tidak perlu ragu-ragu atas netralitas ini. “Apapun suaranya para purnawirawan tidak akan mempengaruhi kami, tidak ada satu pun prajurit TNI yang terpengaruh, mau ngomong seperti apapun kami tidak akan terpengaruh”, tegas Panglima TNI.

Masalah dokumen DKP (Dewan Kehormatan Perwira), Panglima TNI mengatakan bahwa, Mabes TNI tidak menyimpan dokumen, apalagi membacanya. Namun demikian, Mabes TNI akan membentuk tim untuk menelusuri bocornya dokumen tersebut. “Kita sedang terus mengejar siapa yang membocorkan dan tentu ada hukum pidananya. Kita lihat konteksnya dari sisi politik maupun dari sisi hukum bagaimana”, ujar Panglima TNI.

Selanjutnya, terkait peristiwa yang berkaitan dengan kasus Babinsa, Panglima TNI mengatakan sudah final tidak perlu diperpanjang lagi, karena memang tidak ada Babinsa yang melanggar netralitas, bahwasanya ada isu di Sumedang, isu di tempat lain, itu semuanya omong kosong. “Saya tidak suka dengan hal-hal seperti itu yang dituduhkan kepada Babinsa yang tidak mendasar. Ini biar dengar semuanya, karena kalau tidak dikerasin isu ini nanti akan bertambah dan bertambah”, ujar Panglima TNI.(tni/bhc/sya)