JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan usia Partai Demokrat yang masih 14 tahun terbilang masih sangat muda. Partai Demokrat masih terus membangun kultur, infrastruktur, dan kaderisasi. Demokrat juga selalu mengambil hikmah dalam perjalanan yang mengalami pasang dan surut.

“Bagi sebuah Partai politik tentu usia 14 tahun muda dan sangat muda. Artinya banyak yang harus dilakukan, membangun kultur, infrastruktur, kaderisasi dan berbagai hal. Tapi satu hal, kalau melihat perjalanannya, kami mengalami masa pasang dan surut. Itu wajar. Dan kami selalu menghambil hikmahnya. Jka tidak berhasil dalam Pemilu, kami instrospeksi dan perbaiki diri. Kalau apa yang kami lakukan berhasil, berarti ada yang benar dalam melakukan perjuangan itu. Oeh karena itulah, ke depan, Partai Demokrat terus berbenah, membangun, dan terus meningkatkan diri untuk pengabdian kepada rakyat,” demikian disampaikan SBY di awal pembicaraannya terkait HUT ke-14 PD saat diwawancarai salah satu televisi nasional di ruang Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, Gedung DPR/MPR-RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (9/9) lalu.

SBY menambahkan, ke dalam Partai Demokrat berbenah, mempersiapkan diri dan harus siap menghadapi apa saja. Dalam Kongres IV di Surabaya, Partai Demokrat bertekad memberi solusi terhadap apa yang dihadapi bangsa dan rakyat karena Partai Demokrat peduli.

“Kalau dikaitkan kondisi sekarang, apa yang sedang dihadapi bangsa dan negara atau rakyat, prioritas Partai Demokrat adalah ikut menyelesaikan masalah, membantu pemerintah, membantu rakyat langsung di daerah-daerah, dan apa yang Partai Demokrat bisa lakukan. Seraya tetap mengkritik kebijakan dan tindakan pemerintah manakala Partai Demokrat menganggap tidak tepat. Jadi itulah sikap politik Partai Demokrat agar ke depannya negara kita lebih baik,” penggagas dan pendiri utama Partai Demokrat tersebut menjelaskan.

Di sisi lain, SBY melanjutkan, Partai Demokrat beranggapan status penyeimbang diperlukan. Pertama, ada dua koalisi yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Partai Demokrat berada di tengah, sehingga lebih independen dan bebas. Tidak terkait kebersamaan dalam koalisi tersebut. Ketika menentukan sikap, baik kritik atau dukungan kepada pemerintah. Kedua degan independensi itu Partai Demokrat lebih jernih karena tidak bergabung di pemerintahan. Begitupun Partai Demokrat ikut mendukung manakala sebuah kebijakan pemerintah tepat dan sesuai aspirasi rakyat. Jadi penilaian Partai Demokrat sesuai dengan perkembangan dan dinamika. Sebagai penyeimbang Partai Demokrat tidak bersama dalam pemerintahan, tapi tetap bisa berpartisipasi.

Terkait pemilu kepala daerah (pemilukada) serentak, secara umum Partai Demokrat berharap bisa dikelola dengan baik. Ini untuk pertama kali pemilukada digelar serentak maka baik penyelenggara pemilukada ataupun partai politik harus ikut memastikan semuanya berjalan dengan tertib, lancar, aman dan sesuai dengan Undang Undang.

Partai Demokrat berpendapat jika politik lokal bawalah ke lokal. Biarkan rakyat memilih, siapa yang patut jadi walikota, bupati, gubernur. Pemilukada bukan pileg yang seolah-olah hajatnya para elite dan petinggi pada tingkat nasional.

Kalau ada kebuntuan karena satu pasangan calon tidak ada penantangnya, SBY sudah memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi agar tidak kembali kepada UU jika memang diperlukan perbaikan dalam pasal-pasal tertentu. Presiden Jokowi mesti mengajak DPR dan semua lembaga terkait agar UU kita betul-betul mewadahi semua pihak.

Tidak boleh, misalkan pasangan calon itu tidak ada penantangnya, lantas di-Plt (pelaksana tugas) padahal yang bersangkutan populer dan kinerja yang bersangkutan bagus dan rakyat suka. Jika tiba-tiba di-Plt selama dua tahun, terus siapa Plt-nya? Siapa yang memberikan mandat? Pendek kata, kalau ada pasal yang membikin buntu, lihat kembali. Tidak harus juga kita melakukan perubahan terhadap UU yang dimiliki. Selebihnya Partai Demokrat optimistis pemilukada itu bisa dilakukan dengan baik.

Sebagai Presiden RI ke-6 yang sarat pengalaman, SBY memandang, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Agenda pembangunan bangsa adalah urusan jangka panjang. Sejak Presiden Soekarno, Suharto, Habibie, Megawati, Gus Dur hingga periode Pemerintahan SBY, bangsa kita tidak pernah putus membangun menuju negara adil dan makmur. Tidak pernah never ending. Itu menjadi tugas sejarah sampai kapan pun. Oleh karena itu, pemimpin yang sekarang tentunya melanjutkan yang baik-baik dari para pendahulunya. Hal-hal yang telah bagus dijaga dan dipertahankan, yang belum bagus diperbaiki. Dengan demikian terjadi kesinambungan dalam gerak pembangunan di negeri ini, sehingga ke depannya harus semakin baik.

“Yang harus kita benahi banyak, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, penegakan hukum, hankam, hubungan luar negeri dan lain-lain. Jadi harapan saya, yang pernah memimpin negeri 10 tahun, pemerintahan yang sekarang melanjutkan tugas. Kalau baik yang dilakukan pendahulunya kan tidak harus dibuang. Tentu banyak perkerjaan rumah yang belum bagus di era saya atau era sebelumnya. Itu tugas-tugas beliau untuk memperbaikinya,” Kepala Negara dua periode tersebut menyampaikan.

Menyikapi kondisi perekonomian yang terus menurun saat ini, SBY mengatakan, belum betul-betul kritis meski telah mengarah kepada situasi krisis. Kalau tidak bisa dicegah dan dikelola dengan baik, bukan hanya nilai tukar dan nilai saham yang jatuh, tapi juga pertumbuhan melambat, inflasi, stabilitas harga terganggu, pengangguran baru terjadi dan sejumlah fundamental ekonomi terkena.

“Menurut saya, harus sudah dilakukan langakah-langkah yang serius. Pemimpin kita, pemerintahan dan rakyat harus bersama-sama mengatasi. Pertama pemimpin kita merumuskan bagaimana solusinya, kebijakannya, dan jalankan. Kita dukung. Bahwa dalam perjalanannya ada pro dan kontra, wajar. Yang penting harus punya solusi dan kebijakan. Kedua, dalam keadaan ini, seorang pemimpin harus memimpin langsung. Memang ada menteri dan gubernur, tapi real leadernya adalah presiden. Kita dukung beliau untuk memimpin langsung perekonomian sekarang ini. Libatkan semua, pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, swasta, BUMN, ekonom, seperti dulu kita lakukan. Yang terakhir dukung pemerintah untuk mengatasi ini kemudian ikuti anjurannya. Percayalah, seberat apa pun masalah ekonomi ini, akan bisa kita atasi,” SBY memberikan motivasi dan menawarkan solusi.

SBY mengingatkan, telah berpikir keras bagaimana ikut memberikan solusi mengatasi persoalan menurunnya perekonomian bangsa. Dalam acara Rapat Pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat di Cipanas, Jabar, akhir Agustus 2015, SBY sudah menegaskan kepada para kader Partai Demokrat, misalnya, yang jadi gubernur, bupati, walikota ataupun wakil-wakilnya, wajib hukumnya langsung menangani masalah perekonomian, menjaga pertumbuhan, mencegah PHK, men-stabilkan harga. Kader di DPRD provinsi, kabupaten/kota juga berjuang keras. Sehingga rakyat lebih tenang lagi. FPD DPR-RI juga diinstruksikan agar, bersama-sama dengan pemerintah, memastikan kebijakannya benar dan memastikan APBN-P 2015 dan APBN 2016 benar.

“Kritisi kalau salah dan dukung kalau tepat. Di tingkat DPP, Partai Demokrat terus peduli, memberi pandangan dan rekomendasi. Artinya, kita gerakkan semua. Tentu ini masalah konkret, kompleks dan dinamis. Saya kira, parpol juga mengalami hal yang sama, tapi harus tetap berkontribusi. Yang penting, penjurunya tetap negara, pemerintah dan presiden kita dengan pembantu-pembantunya,” SBY memaparkan.

Peletak AD/ART Partai Demokrat itu mengatakan, tanpa harus ada kader Partai Demokrat di kabinet, Partai Demokrat sangat siap untuk mendukung penuh manakala kebijakan pemerintah tepat. Tapi kalau ada kekurangannya, Partai Demokrat mengkritisi. Sebab ini merupakan pemerintahan hasil Pemilu 2014. Yang menang adalah PDIP dan parpol yang mendukung Jokowi. Kekuatan itulah yang mempunyai hak sejarah untuk memimpin bangsa.

“Kita rela dipimpin dan memberi kesempatan dan dukungan. Saya kira, secara politik akan lebih manis. Sebab, mungkin saja, suatu saat, Partai Demokrat yang berhasil, maka Partai Demokrat punya tugas sejarah yang baru. Tidak berarti, kami di luar pemerintahan, tidak bisa membantu. Kami siap membantu dan berkolaborasi dengan baik,” SBY menekankan.

SBY kemudian menggarisbawahi, kalau transformasi terus dijalankan, kalau kita bersatu mengatasi masalah, maka apa pun masalah yang kita hadapi, tahun demi tahun, kita akan bergerak ke depan. Dekade demi dekade, kita akan terus bergerak ke depan.

Memang ada sejumlah persyaratan yang harus kita miliki. Pertama, seorang pemimpin itu harus punya visi, resolusi, dalam arti tegar dan menunjukkan arah; mau kemana negara kita.

Yang kedua, bangsa ini harus bersatu karena majemuk. Oleh karena itu bawa semuanya untuk bersatu.

Ketiga, kerja keras. Karena kemajuan negara kita tidak akan datang dari langit.

Itulah, menurut SBY, jalan menuju emerging economy country 2030 dan jalan menuju negara yang kuat di 2045, satu abad setelah kita merdeka.

“Insya Allah, kalau kita benar-benar bersatu, kerja keras dengan kepemimpinan yang baik, kita akan menjadi negara yang maju di akhir abad 21 ini,” SBY kembali memotivasi bangsa.(iwan k/didik/demokrat/bh/sya)