JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Demokrat merasa tersandera dengan serangkaian kasus Muhammad Nazaruddin yang menyeret beberapa nama kader pentingnya. Untuk itu Partai Demokrat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil sikap atas kejelasan kasus tersebut.

"Partai Demokrat tidak mau tersandera dengan situasi ini. Partai Demokrat juga tidak mau membiarkan situasi ini terus berlarut, karena dampaknya sangat besar bagi Demokrat. Kami minta KPK segera bersikap," kata Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (28/1).

Partai Demokrat, lanjut Saan, akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil sikap jika memang ada kader partai yang benar-berar terlibat dalam sejumlah kasus korupsi yang ditudingkan Nazaruddin tersebut. Namun, KPK juga harus segera menjelaskan nama-nama elite partainya terlibat atau tidak seperti yang ditudingkan Nazaruddin.

"Penegak hukum harus segera mengambil sikap, apakah yang menyangkut kepada sejumlah persoalan (korupsi kader Partai Demokrat itu) ada kaitannya atau tidak. Kalau tidak ada kaitannya, sampaikan kepada publik menyangkut persoalan hukum itu. Kami takkan membuat keputusan atas proses hukum yang masih berjalan. Tapi kami akan memproses semua kader yang bermasalah," ungkap dia.

Sementara pengamat politi M Qodari mengatakan, kasus korupsi di proyek pembangunan wisma atlet SEA Games dan stadion olah raga terpada Hambalang, menjadi ujian berat bagi Partai Demokrat. Namun, selain kedua kasus tersebut, ada kasus lain yang tak kalah beratnya yang juga menjadi ujian berat Demokrat, yakni skandal bailout Bank Century.

“Nama kader Partai Demokrat Hartanto Edhie Wibowo disebut-sebut dalam kasus Century. Semua ini menjadi berat yang sabgat berat bagi Partai Demokrat dalam menghadapi situasi sulit yang seperti sekarang ini,"jelas Qodari.

Menurutnya, maraknya pemberitaan mengenai tudingan Nazaruddinterhadap nama-nama kader Demokrat sudah tentu akan berdampak buruk terhadap kepercayaan public. Pasalnya, public sudah sangat mengetahui bahwa Partai Demokrat merupakan partai pendukung pemerintah. "Tren suara publik untuk Demokrat memang cenderung terus turun," imbuhnya.

Selain kasus-kasus hukum yang menurunkan suara Partai Demokrat, dari sisi lain publik juga menyoroti tentang kinerja pemerintah dalam proses penegakan hokum, khususnya kasus korupsi yang melibatkan kader-kader partai. Dengan kondisi ini, sebaiknya Partai Demokrat mengambil langkah-langkah strategis dengan bertindak tegas terhadap kader-kader yang bermasalah.

Diungkapkan, Demokrat perlu untuk menjaga citra partai yang selama ini mengedepankan politik bersih, santun dan cerdas. Namun, bukan berarti nama-nama yang sering disebut oleh Nazaruddin harus diberhentikan saat ini, sebab status mereka masih menjadi saksi. “Jika diberhentikan sekarang, saya kira akan ada perlawanan politik dari internal partai," tutur Qodari.(inc/spr)