Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Jombang
Pedagang Pasar Tolak Kenaikan Retribusi
Tuesday 24 Jan 2012 19:03:51
 

Pedagang pasar tradisional (Foto: Ist)
 
JOMBANG (BeritaHUKUM.com)- Kenaikan retribusi yang hampir mencapai 100 persen di Pasar Mojoagung, Jombang, dikeluhkan pedagang pasar tersebut. Apalagi kenaikan tidak disertai dengan sosialisasi yang maksimal dan tidak ditunjang dengan peningkatan pelayanan serta infrastrktur dari manajemen pasar setempat.

Untuk kenaikan restribusi tersebut, Sekretaris Paguyuban Pedagang Pasar Mojoagung (P3M) Miftah (36) bersama 25 pedagang akan menemui anggota DPRD Jombang pada Kamis (25/1) besok. Perwakilan pedagang tersebut meminta wakil mereka yang ada di Dewan untuk memperjuangkan nasib mereka.

“Kenaikan berlaku sejak 1 Januari 2012. Kami merasa sangat keberatan dengan kenaikan retribusi yang hampir mencapai 100 persen itu. Sebelumnya, untuk retribusi lapak ukuran 2x4 meter yang biasanya Rp 1.000, saat ini menjadi Rp 2000. Tapi kenaikan ini tidak diikuti dnegan pelayanan,” jelas Miftah kepada wartawan, Selasa (24/1).

Selain itu, lanjut Miftah, ada sejumlah oknum yang melakukan penarikan retribusi disertai dengan ancaman. Bagkan, juga ada intimidasi kepada para pedagang, jika tidak mau membayar sesuai dengan kenaikan retribusi yang baru.

“Kami kerap menerima tindakan premanisme dan intimidasi dari sejumlah oknum, saat melakukan penarikan retribusi. Kami minta DPRD memperjuangkan nasib kami, apalagi kebijakan itu sepihak. Pemasukan serta penggunaan dana restribusi juga tidak transparan,” jelas dia.

Jika DPRD tidak bisa memperjuangkan tuntutan pedagang, mereka mengancam akan memboikot membayar retribusi. Mereka hanya akan tetap membayar ristrubusi dengan nilai tarif lama. Selain itu, mereka juga akan mengerahkan pedagang lebih banyak untuk melakukan unjuk rasa di gedung DPRD. “Kami minta anggota Dewan bisa memperjuangkan nasib kami,” tegas Miftah.(sin)



 
   Berita Terkait > Jombang
 
  Indikasi Korupsi di Pusat Tercermin di Daerah
  DPP Demokrat Lecehkan Rekomendasi DPRD Jombang
  Forum Warga Kecam Komersialisasi Ibu Hamil
  DPRD Jombang Kaji Ulang Perda Retribusi Pasar
  Pedagang Desak DPRD Hentikan Kenaikan Retribusi
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2