JAKARTA, HUKUM - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), delapan lembaga berbadan hukum, dan lima warga negara Indonesia yang tergabung dalam Tim Advokasi Wajib Belajar 12 Tahun memperbaiki gugatan uji materi ketentuan Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun. Ridwan Darmawan selaku kuasa hukum Para Pemohon menyampaikan poin-poin perbaikan dalam sidang kedua yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto, Selasa (21/10).

Ridwan menjelaskan permohonan yang diregistrasi dengan nomor 92/PUU-XII/2014 itu telah mengalami beberapa perbaikan. Salah satu perbaikan yang dilakukan yakni perubahan pada Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia selaku Pemohon pertama. Ridwan mengatakan telah menambahkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menjadi Network Education Watch Indonesia. Perbaikan tersebut dikarenakan dalam AD/ART Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia juga tercatat nama Network Education Watch.

Setelah mempertimbangkan saran panel hakim dalam sidang pendahuluan, Ridwan mengatakan Para Pemohon telah menambahkan batu uji yang digunakan. Bila sebelumnya Para Pemohon hanya menggunakan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji, dalam perbaikan permohonan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 ditambahkan sebagai batu uji.

Selain itu, Para Pemohon juga mengubah poin permohonan. Sebelumnya, Para Pemohon hanya menggugat frasa “yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” dalam ketentuan “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah inkonstitusional apabila tidak diartikan “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun”. Usai diperbaiki, Para Pemohon justru menggugat pasal tersebut karena pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) jika tidak dimaknai yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

“Yang kami persoalkan adalah soal wajib belajarnya dari yang tadinya 9 tahun, kami ingin menjadi 12 tahun dengan memasukkan bahwa yang wajib diikuti oleh warga negara itu dan juga pemerintah wajib membiayainya bukan saja pendidikan dasar tetapi juga pendidikan menengah,” jelas Ridwan yang juga membacakan perubahan pada petitum permohonan.

Dalam kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Aswanto selaku ketua panel hakim yang juga beranggotakan Hakim Konstitusi Muhammad Alim dan Wahiduddin Adams mengesahkan dua puluh empat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon. Pengesahan dilakukan setelah Aswanto memverifikasi langsung bukti yang diajukan. “Ya, dan setelah diverifikasi betul adanya, sehingga pada kesempatan ini kita sahkan bukti Saudara, yaitu P-1 sampai P-24,” tukas Aswanto sembari menutup sidang.(Yusti Nurul Agustin/mh/mk/bhc/sya)