Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Virus Corona
Penanganan Pandemi Indonesia Masih Jauh Dari Kata Maksimal
2021-05-26 03:06:10
 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan BUMN Holding Farmasi secara virtual dari Moskow, Rapat fisik digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.(Foto: Geraldi/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyoroti penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan di Indonesia hingga tahun kedua ini. Menurutnya, pemerintah masih jauh dari kata maksimal dalam penanganannya. Ia membandingkan dengan kota di Rusia yang ia kunjungi, yakni Moskow, yang sudah tidak melakukan pembatasan-pembatasan ketat.

"Di Moskow ini misalnya, PCR testing sudah mencapai 135 juta. Sehingga mereka juga pede (percaya diri, red) untuk bisa me-manage pandemi. Pembatasan tidak lagi terlalu banyak tetapi manajemen pandemi ini yang kemudian dilakukan dengan baik," ungkap Martin saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan BUMN Holding Farmasi secara virtual dari Moskow, Selasa (25/5). Rapat fisik digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Martin mengakui Indonesia kalah jauh dari negara-negara Eropa dalam hal testing dan tracing virus Covid-19. Menurutnya hal ini disebabkan kurang baiknya sistem controlling dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini pula yang menyebabkan terjadinya kasus vaksin palsu di Bandara Kualanamu tempo hari.

"Saya ingin menekankan kepada kita semua bahwa controlling dan monitoring itu sangat penting jadi ini jangan sampai terulang lagi karena ini akan meruntuhkan seluruh sistem kepercayaan kita kepada BUMN yang saat ini sedang kita bangun bersama. Jadi bagaimana bumn ini menjadi dipercaya oleh masyarakat kita apalagi dalam masa pandemi," tegas politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Martin menambahkan, adanya testing dan tracing yang belum maksimal oleh pemerintah, rakyat harus menanggung akibat hal tersebut, misalnya pelarangan mudik. "Itu luar biasa saya lihat kekacauan dalam arti bagaimana kita bisa membuat orang jutaan manusia tidak bergerak dan itu tidak gampang. Kenapa kita membatasi sedemikian ketat? Karena testing dan tracing kita yang belum maksimal atau terbatas," imbuhnya.

Untuk itu Martin meminta adanya kerja sama dari seluruh stakeholder termasuk BUMN Holding Farmasi sebagai lead dari upaya pemberantasan virus Covid-19. Ia mendorong Bio Farma dkk untuk saling bersinergi dengan masyarakat dan dunia usaha agar dapat segera mencapai target 181 juta herd immunity.

"Kalau perlu kumpulkan semua stakeholder yang ada di masyarakat kita juga dunia usaha kita bagaimana kita mencapai 181 juta herd immunity itu untuk bisa tercapai. Buka kesempatan yang penting adalah pencatatan yang dilakukan dengan baik oleh Kementerian Kesehatan atau pihak-pihak terkait di situ," tandas politisi dapil Sumatera Utara II tersebut.(er/sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat
  Vaksinasi Tuntas' Hasil Inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Gubernur DKI Anies Baswedan
  Peringati HBA Ke-61, Kejari Ngada Adakan Baksos untuk Warga Isoman
  Tes Covid-19 Menurun, Wakil Ketua MPR: Berbahaya, Seakan Covid-19 Menurun Namun Nyatanya Masih Tinggi
  Irjen Kemenkumham: 3 Poin Keajaiban Berbagi Ditengah Pandemi Covid-19
 
ads1

  Berita Utama
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa

PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO

Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman

 

ads2

  Berita Terkini
 
Anggota Majelis Tinggi Demokrat: Wamendes Jadi Buzzerp, Penyebar Fitnah Karena Prestasinya Buruk

Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat

Benny Rhamdani Protes Keras Soal Perlakuan Oknum Imigrasi Malaysia: Sita Barang Milik PMI Tapi Tak Dikembalikan

Penertiban Aset: Upaya Bersama Antara KPK, Pemerintah Daerah, juga Jurnalis

Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2