Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Demo Tolak Kenaikan BBM
Pendemo Anggap Presiden SBY Lebay
Wednesday 21 Mar 2012 14:13:12
 

Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka berorasai di tengah-tengah pendemo di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/3) siang (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ribuan buruh dari berbagai organisasi serika pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/3). Mereka menuntut pemerintahan SBY-Boediono membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Selain berorasi, para pengunjuk rasa itu juga menggelar sejumlah spanduk besar yang bertuliskan tututan pembatalan kenaikan BBM. Mereka juga mengibarkan sejumlah bendera asal organisasi serikat pekerjanya. Aksi ini masih berjalan tertib, meski sempat memacetkan jalan sekitar kawasan tersebut.

Dalam orasinya, seorang koordinator pendemo menyatakan bahwa sikap Presiden SBY lebay, karena memaksakan diri untuk menaikan harga BBM. Dengan menaikan harga BBM itu, akan meningkatkan harga kebutuhan pokok. Kehidupan buruh pun makin sulit dengan kondisi yang alami saat ini.

"Keluarga saya diancam untuk ditembak, saya diancam mau disingkirkan dari singgasana. Itu lebay," kata sang orator, Sartono. Kata lebay itu pun berulang kali diteriakan ribuan pendemo secara serempak.

Massa makin bersemangat, setelah anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dating. Politisi PDIP itu pun didaulat untuk berorasi. Rieke pun langsung memenuhi permintaan pendemo dengan menanaiki mobil yang dilengkapi sound sistem tersebut.

Di awal orasinya, Rieke menyampaikan penghargaannya kepada buruh yang dianggap berjuang untuk kemajuan Indonesia. Sedangkan pemerintah hanya mengikuti kepentingan Negara asing yang tidak sejalan dengan pendiri bangsa dan negara ini.

“Kebijakan pemerintah ini, sudah ke luar rel. Mengapa pemerintah harus mengikuti harga minyak yang ditetapkan New York, agar APBN tidak jeblok? Pemerintah mendapatkan Rp 200 triliun dan masih untung Rp 90 triliun. Kebijakan pemerintah sudah tidak berjalan sesuai relnya,” kata Rieke yang disambut riuh tepuk tangan dan teriakan pendemo.

Menurut Rieke, rencana kenaikan harga BBM merupakan penindasan pemerintah terhadap rakyat. Dirinya bersama PDIP siap membantu pendemo untuk menentang kebijakan pemerintah menaikan BBM bersubsidi itu. "Tindakan pemerintah menaikan harga BBM adalah bentuk penindasan kepada rakyat," tegasnya yang kembali disambut riuh pengunjuk rasa.(bhc/biz)



 
   Berita Terkait > Demo Tolak Kenaikan BBM
 
  Demo Rusuh Di DPR, Negara Rugi Ratusan Juta, Polisi, Massa Dan Wartawan Luka-luka
  Jakarta Dan Riau Massa Beraksi Menutup Jalan
  Tujuh Belas Polisi Dan Dua Belas MahasiswaTerluka Akibat Bentrok Gambir
  Ratusan Lokasi Demonstrasi Warnai Indonesia
  Demo DPR Diwarnai Ketegangan
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2