Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Suap
Pengacara Tegaskan Hendriko Sembiring Tidak Memberi Suap Ke Bupati Pakpak Bharat
2018-11-30 11:39:36
 

Astra Putra Surbakti selaku kuasa hukum Hendriko Sembiring.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan tersangka Hendriko Sembiring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan pemberian suap kepada Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu, dinilai tidak tepat.

Hal itu disampaikan Astra Putra Surbakti selaku kuasa hukum Hendriko Sembiring. "Dan dalam kasus ini klien saya tidak terlibat, bukan pemberi suap dan juga bukan penerima suap," kata Astra dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/11).

Astra menyebutkan jika Hendriko hanya sebagai korban dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kliennya untuk kepentingan yang berujung pada penindakan dari aparat penegak hukum tersebut.

"Sementara transfer dana yang masuk ke klien, klien tidak tahu-menahu mengenai sumber dana dari mana dan peruntukannya untuk apa, padahal dalam kasus ini ada pihak yang minta tolong kepada klien agar rekening klien digunakan untuk mentransfer dana, sebatas itu saja," ujarnya.

Astra menambahkan, pihaknya masih melakukan pengkajian lebih lanjut untuk kemudian menentukan upaya dan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya.

"Sebelum ada keputusan dari pengadilan yang bersifat "In Kracht' maka tidak boleh ada pihak lain menuduh apalagi menghakimi klien kami," paparnya.

Sebelumnya, Remigo ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap Rp 550 juta dari para kontraktor yang sedang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Pakpak Bharat.

KPK menduga suap tersebut diberikan melalui David Anderson Karosekali dan Hendriko Sembiring. Remigo diduga menerima pemberian uang lainnya melalui perantara dan orang dekat yang bertugas mengumpulkan dana.(bh/mos)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres

Netty Aher Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi

Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'

Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2