Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Pentingnya Pendidikan Politik Sejak Tingkat Dasar
2017-08-10 16:54:58
 

Ilustrasi. Komplek Gedung DPR RI, di Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pendidikan politik dinilai cukup penting, untuk diberikan kepada generasi muda. Pemahaman tentang perpolitikan atau sistem ketatanegaraan bisa mulai diberikan sejak tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal itu bisa dimulai dengan mengunjungi gedung parlemen, guna mendapatkan pemahaman tentang peran dan fungsi keparlemenan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk saat menerima 400-an Peserta Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2017 dari 34 Provinsi se-Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).

"Pemahaman dan pendidikan politik sangatlah penting. Tinggal darimana kita mengawalinya. Kalau beberapa negara lain, dari tingkat Sekolah Dasar sudah diberikan pemahaman tentang politik. Walaupun sekedar kelembagaan, tetapi itu juga bagian dari pendidikan politik," jelas Johnson.

Untuk di Indonesia, Johnson melihat pendidikan politik diberikan pada tingkat menengah atas. Untuk itu, ia berharap agar kedepannya pendidikan politik dapat diberikan sejak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Misalnya bisa diperkenalkan mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait DPR.

Kunjungan pelajar ke Kompleks Parlemen, menurut Johnson menjadi momentum untuk memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi DPR. Pasalnya, selama ini masih banyak orang yang belum memahami tentang DPR.

"Tetapi dengan kedatangan seperti ini, akan semakin luas pemahaman tentang DPR. Tidak seperti dipahami secara sempit oleh beberapa orang," imbuh Johnson.

Dalam kesempatan itu, Johnson menjelaskan berbagai fungsi dan peran seluruh Alat Kelengkapan Dewan, termasuk bagaimana mekanisme pembahasan anggaran maupun penyusunan Undang-undang. Ia menilai, pertanyaan sejumlah pelajar yang diajukan saat sesi tanya jawab, cukup kritis dan tajam.

"Harapannya, mereka tidak hanya mengetahui dan memahami secara sesaat. Mereka dapat terapkan, dan menjadi salah salah satu landasan berpikir dan melakukan tindakan, serta mewujudkan apa yang menjadi tujuan bernegara. Pemahaman akan negara dan bangsa pun bisa dilestarikan," tutup Johnson.(sf,mp/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Politik
 
  Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya
  Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
  Tahun Politik Segera Tiba, Jaga Kerukunan Serta Persatuan Dan Kesatuan
  Memasuki Tahun Politik, HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat
  Syahganda Nainggolan Desak Jokowi Terbitkan Inpres Agar Menteri Tak Bicara Politik Sampai 2023
 
ads1

  Berita Utama
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

 

ads2

  Berita Terkini
 
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2