JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun yang juga Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Adang Daradjatun adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia.meminta semua pihak untuk mengedepankan hukum dalam melihat tragedi penembakan yang terjadi antara pihak Kepolisian dengan Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang menewaskan enam orang dari laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, pada pada Senin (7/12) dini hari.

Adang mencermati kasus yang berkembang secara faktual, ada perbedaan informasi antara apa yang diungkapkan pihak kepolisian dengan FPI. Menurut Adang, situasi tersebut harus ditempatkan secara proporsional dan Imparsial, agar tidak terjebak pada sengketa informasi yang menyesatkan hingga pada akhirnya dapat menyebabkan situasi yang lebih buruk.

"Adanya perbedaan penjelasan dari polda maupun FPI terkait kasus yang sebenarnya maka diperlukan suatu pembentukan tim untuk meminta penjelasan dari Kapolri tentang kasus tersebut. Jika masih ada kesimpangsiuran, maka harus dibentuk tim pencari fakta yang independen," ujar Adang melalui rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (8/12).

Politikus Fraksi PKS ini menyadari para penegak hukum harus konsisten dan bersikap tegas terhadap segala bentuk tindakan yang membahayakan orang lain. "Namun dalam proses penegakan hukum harus memperhatikan ketentuan dan prosedur penggunaan senjata yang telah ditetapkan," pungkasnya.

Sementara, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding dari fraksi PAN mengimbau semua pihak menahan diri menyikapi perbedaan kronologi Polisi dan FPI soal insiden penembakan di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. "Semua pihak agar tetap menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berunjung pada munculnya potensi konflik. Keselamatan warga adalah hukum tertinggi, salus populi suprema lex esto. Ini yang sering juga disampaikan Kapolri dan jajarannya," jelasnya.

Sudding menyesalkan adanya jatuh korban dalam peristiwa tersebut. Menurutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu turun tangan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) independen. "Ini untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya, karena ada dua versi yang berbeda tentang kronologi kejadian, baik yang disampaikan pihak Polda Metro Jaya maupun yang disampaikan pihak FPI," kata Politisi dari Fraksi PAN ini. (eko/rnm/es/DPR/bh/sya)