JAKARTA-Pembahasan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan masih diendapkan lantaran belum memiliki titik temu. Namun, semua pihak terkait yang bersengketa mengenai masalah ini, sepakat dibutuhkan regulasi yang mengatur dampak produk tembakau.

Salah satu regulasi itu, mengatur usia minimum perokok, pelarang anak membeli dan mengonsumsi rokok, serta pendidikan wajib bagi anak di sekolah-sekolah mengenai bahaya merokok. Termasuk pula pembatasan merokok di tempat umum, pencantuman peringatan kesehatan yang lebih besar, serta pembatasan yang lebih ketat bagi promosi dan iklan produk tembakau.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, San Afri Awang dalam diskusi bertajuk ‘Pembahasan RUU Tembakau di Indonesia’ yang berlangsung di Jakarta, Kamis (28/7). Sejumlah anggota DPR RI hadir dalam acara ini. Sejumlah perwakilan dari organisasi petani tembakau dan cengkeh, aktivis antitembakau dan perusahaan rokok juga tampat di kursi pengunjung.

Menurut San Afri, regulasi itu tetap harus memberikan hak bagi produsen untuk berkomunikasi mengenai produk yang legal kepada perokok dewasa, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 2009.

Ia juga menyarankan, pembahasan RUU ini sebaiknya mempertimbangkan sembilan aspek utama. Aspek tersebut antara lain perlindungan kesehatan, perlindungan terhadap anak-anak, perlindungan terhadap konsumen rokok, ekonomi, tenaga kerja, industri, pendapatan negara, keadilan dan keberlanjutan petani serta sosial politik. “Jangan sampai pembahasan membenturkan kepentingan kesehatan melawan kepentingan petani atau ekonomi. Semua aspek kepentingan ekonomi itu harus berjalan seimbang," tuturnya.

Industri pengolahan produk tembakau pun menyatakan, pentingnya sebuah regulasi yang mengatur dampak produk tembakau. "Walau bekerja di industri tembakau, saya juga tidak ingin melihat kedua anak saya merokok. Tapi hak kami untuk berkomunikasi dengan perokok dewasa juga harus dilindungi,” tandas Manager Regulatory HM Sampoerna Elvira Lianita.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Beleg) DPR Ingnatius Mulyono mengatakan. Regulasi ini snagat penting sebagai baian untuk melindungi kesehatan masyarakat. "Untuk mengurangi dampak berbahaya produk tembakau, semua pihak memang menyadari diperlukan regulasi yang mengatur itu. Namun regulasi khusus itu harus bersifat menyeluruh dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak,” ujar Mulyono.(mic/ans)