JAKARTA, Berita HUKUM - Penolakan warga korban banjir Jakarta Utara untuk dipindahkan ke rumah susun (rusun) disinyalir karena informasi negatif dari oknum PNS. Kondisi ini membuat marah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama. Bahkan, ia mengancam mencopot oknum PNS dari posisinya jika terbukti menyebarkan informasi sesat tersebut.

"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum yang persulit. Dibilang tidak ada air dan listrik, ya warga kan kecewa,” ungkap Basuki, Senin (28/1).

Untuk mengatasi ini, lanjut Basuki, dirinya akan bertindak tegas terhadap oknum PNS yang kedapatan menghambat proses relokasi yang sedang dijalani. Gubernur DKI Joko Widodo, juga mendukung langkah tegasnya itu dan sudah memerintahkan untuk mencopot oknum yang terlibat. “Kami mungkin akan ganti. Hari ini Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot,” ucapnya.

Basuki menambahkan, padahal saat ini setelah pemprov mau memberikan fasilitas seperti transportasi air dari Marunda-Muara Baru, dan transportasi bus banyak warga yang justru sangat antusias dengan tawaran tersebut. “Makanya dibiarkan 2 tahun, alasannya kepada kami tidak laku. Kita buka laut, kasih bus, siapa yang tidak mau berebut? Sampai kurang unit sekarang,” terangnya, seperti yang dikutip dari beritajakarta.com, pada Senin (28/1).

Mengenai penyediaan unit rusun yang dilengkapi dengan fasilitas meubel dan lain sebagainya diakui Basuki memang masih sangat terbatas. “Soal isi kan bertahap, yang mau duluan sebatas yang kita dapat. Kita sudah dapati 200 unit yang diisi full furnished,” tandasnya.(brj/bhc/opn)