JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat yang banyak bermasalah. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa terdapat 6.011 masalah di laporan keuangan Pemerintah Pusat.

Temuan yang dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tersebut disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada Selasa (24/5/2022). Dalam laporannya, BPK menemukan terdapat 6.011 masalah yang nilainya mencapai Rp.31,34 Triliun di laporan keuangan Pemerintah Pusat.

Rinciannya, permasalahan tersebut terdiri dari 53% masalah berkaitan dengan ketidak-hematan, ketidak-efisienan, dan ketidak-efektifan bernilai Rp1,64 Triliun. Kemudian, 29% masalah berkaitan dengan ketidak-patuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp29,7 Triliun. Sisanya, 18% masalah berupa kelemahan sistem pengendalian intern.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut mempertanyakan langkah Pemerintah Pusat. "Melihat laporan dari BPK tersebut, kami tentu menyayangkan cara pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang banyak bermasalah hingga sebagian dianggap tidak patuh peraturan perundang-undangan.", Ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan melanjutkan, buruknya pengelolaan keuangan menambah banyak daftar masalah Pemerintah Pusat. "Pemerintah Pusat yang sebelumnya tidak mampu meredam kenaikan utang yang kini mencapai Rp7.052,5 Triliun atau setara 40,2% PDB menambah daftar catatan buruk dengan hasil laporan BPK yang menemukan banyaknya masalah dan berimbas pada kerugian negara.", Ungkap Syarief Hasan.

Ia pun mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi kinerja kementerian/lembaga. "Presiden Jokowi harusnya cepat melakukan respon dan evaluasi atas berbagai masalah dalam pengelolaan negara hingga menumpuknya utang Indonesia. Negara rugi hingga senilai Rp31,34 Triliun hanya karena buruknya pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Pemerintah Pusat.", Ungkap Syarief Hasan.

Senior Partai Demokrat ini juga mendesak Pemerintah untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting. "Kita sedang dalam masa pemulihan pasca Pandemi. Pemerintah harusnya memberikan perhatian besar pada penguatan ekonomi masyarakat, bukan malah mengeluarkan anggaran untuk program tidak mendesak dan menyebabkan munculnya banyak persoalan keuangan.", Tutup Syarief Hasan.(MPR/bh/sya)