LIBERIA, Berita HUKUM - Indonesia mengambil posisi menghindari perombakan total terhadap Millenium Development Goals (MDGs) sebagai bentuk agenda pembangunan paska 2025. Dalam pertemuan III High Level Panel (HLP) on Post 2015 Development Agenda di Monrovia, Liberia, Indonesia menawarkan opsi bentuk agenda pembangunan pasca 2015 adalah menggunakan kerangka MDGs dengan penajaman tertentu, dan menambah target-target baru, dan perombakan.

"Saya menyarankan untuk menghindari opsi ketiga karena selama ini banyak negara telah bekerja keras untuk memenuhi target-target Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam keterangan pers di Hotel Grand Royal, Monrovia, Liberia, Jumat (1/2) malam waktu setempat atau Sabtu (2/2) subuh di Indonesia.

Menurut Presiden SBY, Indonesia menghindari perombakan total MDGs karena jika opsi ini yang dipilih akan terjadi kebingungan dan diskontinuitas. "Kalau itu terjadi, kami akan confused, bingung, seolah-olah apa yang telah kami lakukan setiap tahunnya itu kemudian tidak berlaku dan berganti dengan kerangka baru yang asing," ujar Presiden SBY.

Presiden berharap persoalan mengenai agenda pembangunan paska 2025 ini bisa dibicarakan lebih lanjut pada pertemuan HLP berikutnya di Bali, Maret nanti.

Dalam keterangan pers itu, Presiden SBY mengemukakan, selain membicarakan bentuk agenda pembangunan yang lebih bersifat administratif , para panelis juga diberi tugas untuk memikirkan strategi pengentasan kemiskinan di dunia. "Kami semua ditugasi oleh PBB, dengan pengetahuan, pengalaman, komitmen, dan expertise kami masing masing, memikirkan secara mendalam tentang elemen-elemen apa yang penting untuk mengakhiri kemiskinan di dunia dalam kurun waktu terentu," jelas SBY.

Menurut Kepala Negara, pertemuan ketiga High Level Panel (HLP) on Post 2015 Development Agenda itu membahas topik utama tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan siapa saja yang bisa. Panelis sepakat bahwa negara harus berada di depan.

"Ini berkaitan dengan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan siapa saja yang bisa," kata SBY yang dalam pertemuan itu memimpin langsung sesi keempat khusus membahas isu sesuai tema pertemuan.

"Semua sepakat bahwa pemerintah berada di depan atau di penjuru, namun tetap mendapat dukungan dan kerja sama dari elemen lain," SBY menambahkan.

Menurut Presiden, isu pengentasan kemiskinan ini sangat sentral dan merupakan tujuan akhir agenda pembangunan pasca 2015 yang sedang disusun. "Di London, sudah dibangun bersama makna dari kemiskinan, termasuk kemiskinan orang-seorang atau yang dialami rumah tangga," ungkap Presiden SBY.

Usai pertemuan di Monrovia dan sebelum hasil panel diberikan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), menurut Presiden SBY, masih akan diselenggarakan pertemuan keempat di Bali, Indonesia, pada Maret 2013 mendatang. Hal-hal yang belum tuntas pada pertemuan sebelumnya akan dituntaskan di pertemuan terakhir ini.

Komunike Monrovia

Para panelis High Level Panel (HLP) on Post 2015 Development Agenda yang hadir di Monrovia, Liberia itu, menyetujui sebuah komunike bersama, yang dinamakan Komunike Monrovia. Komunike ini berisi ringkasan jalannya pertemuan untuk keperluan outreach dan transparansi publik.

Dalam Komunike Monrovia tersebut dijelaskan bahwa agenda pembangunan pasca-2015 adalah agenda global yang berorientasi pada manusia dan sensitif terhadap planet untuk menghadapi tantangan universal pada abad ke-21.

"Memajukan pembangunan berkesinambungan, mendukung pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, melindungi lingkungan, dan mewujudkan perdamaian, keamanan, keadilan, kebebasan dan kesetaraan di semua level," begitu bunyi komunike.

Pada pertemuan Monrovia ini juga disetujui bahwa segala upaya harus dikerahkan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pada tahun 2015. "Namun juga harus membentuk kerangka kerja tunggal pembangunan 2015 yang kohesif dan dapat mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan," bunyi paragraf lain komunike.

Komunike juga menggarisbawahi bahwa upaya mengakhiri kemiskinan ekstrim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan untuk memastikan adanya landasan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama adalah visi dan tanggung jawab bersama.

Para panelis juga mengimbau komunitas global untuk melakukan transformasi ekonomi dan sosial yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif pada lingkup lokal, nasional dan global. Mereka mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidaklah cukup untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi semua.

Dalam kunjungan ke Monrovia, Liberia ini, Presiden SBY selain didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, juga didampingi oleh Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Mendag Gita Wirjawan, Menperin MS Hidayat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, dan Kepala BKPM Muhammad Chatib Basri.(aos/skb/bhc/rby)